Ada Kelompok Terang-terangan Mengaku Khilafah Berlindung di Balik HAM, Rektor UMM: Regulasi Perlu Diperkuat
LAMPUNG - Rektor Universitas Muhammadiyah Metro (UMM), Lampung, Jazim Ahmad, mengatakan, pemerintah perlu memperkuat regulasi yang mengatur penindakan tegas terhadap oknum yang menyebarkan radikalisme dan ideologi lain yang bertentangan dengan ideologi bangsa.
“Ini perlu diarahkan ke sana, untuk adanya perubahan regulasi guna meningkatkan kewenangan penuh untuk melakukan penindakan terhadap kelompok yang membawa ideologi radikal, jadi harus ada perubahan peraturan," ujar Jazim Ahmad dałam siaran pers Pusat Media Damai Badan Nasional Penanggulangan Terrorisme (PMD BNPT), Antara, Rabu, 8 Juni.
Hal ini terkait dengan maraknya kelompok-kelompok yang menyatakan diri baik secara terang-terangan sebagai simpatisan khilafah maupun melalui kampanye terselubung lewat dunia maya. Kelompok ini kerap berlindung dibalik hak asasi manusia dalam aksinya. Seperti video konvoi dari Khilafatul Muslimin yang viral.
“Itu kebebasan yang kebablasan, jadi merasa dia bebas menyampaikan segala-galanya, maka sampai terjadi seperti itu, barangkali ia merasa bebas sebebas-bebasnya menyampaikan hal seperti itu dan melakukan aksi seperti itu,” jelasnya.
Ketua Pimpinan Wilayah XI Tapak Suci Putera Muhammadiyah Lampung ini juga mengkhawatirkan aksi-aksi kelompok radikal saat ini kerap menargetkan kaum pemuda dalam rangka kaderisasi dan menjaring partisipan.
Oleh karenanya, pemberantasan paham radikalisme dan terorisme harus ditindak tegas melalui regulasi yang masif dan ketat. Pelarangan dan pembubaran ormas menurutnya tidak cukup dan bukan menjadi solusi, karena ideologi-nya terus berkembang di akar rumput bahkan berkamuflase di tengah masyarakat.
"Seperti mencabut alang-alang tapi akarnya masih ada, nah itu di bawahnya masih bergerak. Jadi perlu dituntaskan sampai akarnya, loyalis-nya juga saya rasa masih banyak, ini pekerjaan berat dan butuh waktu," ujarnya.
Sebagai seorang rektor, dirinya menyadari perlu ada kebijakan dan upaya tepat dari kampus dan institusi pendidikan lain guna mencegah paham-paham radikal terorisme ini mewabah dan menjangkiti anak didik.
"Perlu ada rutinitas penyuluhan seperti yang dilakukan BNPT tentang bahaya radikalisme baik oleh kalangan kampus maupun pihak dari luar, termasuk juga dari kalangan pendidik untuk memberikan penyuluhan," katanya.
Baca juga:
- Bendera HTI Dipasang Sejajar dengan Merah Putih Saat Deklarasi Anies Baswedan Capres, Polisi Periksa Panitia
- Salah Satu Tim yang Berlaga di Formula E Jakarta Kampanyekan LGBT, M. Taufik: Kita Enggak Bisa Larang Tim
- Sudah Umumkan Rencana Hengkang dari Gerindra, Taufik Malah Lebih Dulu Dipecat Partai
- Riza Patria Sebut Pemecatan Taufik dari Gerindra Masih Rekomendasi Majelis Kehormatan Partai
Tidak hanya itu,Jazim juga berharap ada peran kongkrit dari tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga Lurah, Ketua RW serta RT untuk bisa memberikan pengarahan dan mengawasi warganya agar tidak terjerumus pada kegiatan maupun paham-paham radikal.
"Tokoh agama harus berperan, pimpinan RT, RW, lurah juga harus berani dan tidak bosan memberikan pengarahan kepada warganya," imbau pria yang juga pernah menjabat Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan UMM ini.