Melalui G20, Akses Perempuan Pimpin Manajerial Diharapkan Lebih Terbuka
JAKARTA - Asisten Deputi Bidang Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha Kementerian PPPA, Eko Novi Ariyanti mengatakan melalui isu kepemimpinan perempuan dalam G20 Empower diharapkan akses perempuan menjadi pemimpin di tingkat manajerial semakin terbuka.
"Terkait issue note pertama, yaitu akuntabilitas untuk implementasi KPI. Issue note ini membahas persentase perempuan dalam board of director dan peran teknis di perusahaan, sehingga nantinya kebijakan yang mereka lakukan akan berdampak pada perempuan dan kelompok rentan di akar rumput," ujar Eko Novi melalui siaran pers G20 di Jakarta, Kamis 2 Januari.
Menurut Eko, beberapa perusahaan di Indonesia telah melakukan upaya peningkatan kapasitas pekerja perempuan, sehingga perempuan dapat memiliki akses untuk menjadi pemimpin di tingkat manajerial.
Issue note kedua, yakni G20 Empower mendorong perusahaan untuk mendukung perempuan yang menjalankan UKM melalui kebijakan-kebijakannya. Hal ini karena kelompok usaha kecil dan menengah yang dijalankan oleh perempuan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi negara.
"Issue note kedua ini baru kami angkat pada Presidensi Indonesia, karena kami tahu perempuan yang ada di SMEs memiliki kontribusi besar untuk menjadi pendorong ekonomi, khususnya pada masa pandemi COVID-19 dan issue note ini mendapatkan sambutan yang sangat baik dari negara-negara G20," tutur Eko.
Baca juga:
G20 Empower juga membahas kesiapan ekonomi masa depan melalui peningkatan keterampilan perempuan dan kemampuan digital dalam issue note ketiga.
"Di satu sisi kami juga mendorong perusahaan-perusahaan yang dalam tanda kutip male dominated agar tetap memberikan kesempatan kepada perempuan untuk mengakses pelatihan-pelatihan terkait teknologi," ujar Eko.
G20 Empower merupakan satu-satunya aliansi yang terdiri atas pemerintah dan sektor swasta yang bertujuan untuk mengakselerasi kepemimpinan dan pemberdayaan perempuan di negara-negara G20.
Advocate G20 Empower adalah pemimpin dari perusahaan yang mampu mengambil keputusan dan memiliki peran internal untuk mempromosikan kesetaraan gender di perusahaan.
Saat ini Indonesia memiliki sekitar 60 advocate dan saling berbagi praktik baik dengan advocate dari negara G20 lainnya.