Acara Gala Dinner Bareng Miyabi Ditolak 212, Begini Respons Pemprov DKI
JAKARTA - Beredar poster acara gala dinner atau makan malam sejumlah orang bersama mantan aktris pornografi, Maria Ozawa atau Miyabi di media sosial. Gala dinner tersebut akan digelar di salah satu holet mewah di Jakarta pada 5 Juni mendatang.
Melalui unggahan poster yang beredar di media sosial Twitter, gala dinner bersama Miyabi tersebut dibatasi untuk 50 orang. Tiap orang yang mendaftar dikenakan tarif sebesar Rp15 juta.
Acara ini ternyata mendapat penolakan dari kelompok masyarakat Mujahid 212. Mujahid 212 menganggap gala dinner ini berpotensi mengganggu kondusivitas Ibu Kota.
Wakil Gubernur DKI Jakarta buka suara. Riza memandang acara yang menghadirkan mantan bintang film porno harus disikapi secara bijak oleh semua masyarakat.
"Saya kira ini kan negara yang demokrasi reformasi dan terbuka. Semua itu diserahkan kepada masyarakat dalam menyikapinya. Mari kita sikapi secara bijak. Jadi, tidak boleh kita saling menyalahkan satu sama lain," kata Riza kepada wartawan, Rabu, 18 Mei.
Baca juga:
- UAS Ditolak Masuk Singapura, PAN Minta Pemerintah Singapura Beri Penjelasan Sekaligus Minta Maaf
- Sering Kafirkan Penganut Agama Lain, Denny Siregar: Jejak Radikalisme UAS Direkam Singapura
- Dicap Penceramah Ekstremis Bikin UAS Diusir Singapura, Pegiat Medsos: Betapa Bebasnya Ceramah di Indonesia?
- Jokowi Bolehkan Tak Pakai Masker di Luar Ruangan, Puan Maharani: Jangan Euforia Berlebihan, Tetap Prokes
Sementara itu, Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta Iffan menyatakan bahwa sampai saat ini pihaknya belum menerima permintaan perizinan gala dinner bersama Miyabi tersebut.
"Kami masih belum bisa komentar apapun, kecuali memang ada yang masuk, mungkin kami ada statement. Tapi ini memang belum ada kegiatan apapun yang sifatnya untuk kegiatan yang dimaksud," ucap Iffan.
Iffan menjelaskan, jika nantinya penyelenggara acara gala dinner mengajukan perizinan, tim komisi penilai hiburan artis daerah yang terdiri dari Kejaksaan, Biro Hukum DKI, Satpol PP, hingga kepolisian.
"Kalau ada permohonan, pasti akan dievaluasi dan dipelajari. Tim komisi penilai hiburan artis daerah ini menilai artis tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah atau norma-norma yang berlaku di Indonesia," jelas Iffan.