Paulus Waterpauw Resmi Jadi PJ Gubernur Papua Barat, Situasi Manokwari Kondusif
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melantik Komjen Pol purn. Paulus Waterpauw menjadi Penjabat (PJ) Gubernur Papua Barat pada Kamis 12 Mei. Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasna Perbatasan di Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) itu menggantikan Dominggus Mandacan yang habis masa jabatan.
Menjelang hingga pelantikan berlangsung, Antara melaporkan situasi di Manokwari, ibukota Provinsi Papua Barat aman terkendali. Ratusan aparat gabungan TNI dan Polri disiagakan guna mengantisipasi aksi-aksi penolakan pelantikan penjabat Gubernur tersebut.
Dalam sambutannya saat melantik para Pj Gubernur termasuk Paulus Waterpauw di Jakarta, Mendagri berpesan; pertama menjaga stabilitas politik dan keamanan daerah.
PJ Gubernur adalah perwakilan pemerintah pusat di daerah, karena itu jaga stabilitas politik serta keamanan daerah sehingga program pembangunan berjalan dengan baik.
"Bangun komunikasi secara baik dengan forum komunikasi pimpinan daerah atau Forkompinda baik TNI, Polri serta kepala daerah tingkat dua," pesan Tito pada acara pelantikan yang disiarkan langsung melalui akun YouTube Kemendagri.
Baca juga:
- Sebar Foto 'Haram Dukung Anies Baswedan', Roy Suryo Semprot Ruhut Sitompul: Hoaks Hut, Provokasi Murahan!
- Mahfud MD Mengaku Konsisten Sejak 2017 Dorong DPR Cepat Bikin UU untuk Pelaku LGBT dan Zina
- Acara PDIP Jateng Tak Ada Ganjar Pranowo Sikap Jelas Megawati Usung Puan Maharani, Pengamat: Mau Tak Mau Ganjar Cari Partai Lain
- Mahfud MD Silaturahmi ke Rumah Istri Gus Dur, Dihidangkan Opor Sembari Bahas Situasi Politik Terkini
Ia juga berpesan agar PJ Gubernur Papua Barat memperhatikan program-program yang menjadi atensi pemerintah secara nasional di daerah. Terutama penanganan pandemi COVID-19 yang belum berakhir serta percepatan pemulihan ekonomi daerah.
Selain itu, mempercepat realitas belanja APBD dengan melibatkan sektor swasta dan UMKM guna pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
"Perhatikan pula program strategi nasional baik pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur jalan dan jembatan. Penjabat Gubernur jangan hanya duduk di kantor tetapi turun langsung ke masyarakat untuk melihat permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat," pungkasnya.