Sindir Pemerintah, Ketua MPR Pesimis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Membaik dan Prediksi Menurun
JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan bahwa dampak kombinasi krisis pandemi COVID-19 dan perang Rusia-Ukraina yang dinamakan "Krisis di Atas Krisis" dapat mengakibatkan turunnya pertumbuhan perekonomian Indonesia menjadi 4,6 persen pada 2022.
“Bahkan, pada skenario terburuk, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 bisa turun menjadi 4,6 persen," kata Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo, dalam keterangannya di Jakarta, Senin 18 April.
Bamsoet mengungkapkan International Monetary Fund (IMF) pada 16 April 2022 telah mengeluarkan peringatan serius tentang dampak lanjutan pandemi COVID-19 ditambah dampak akibat perang Rusia-Ukraina. IMF menyebutnya sebagai 'Krisis di Atas Krisis'.
"Perang Rusia dan Ukraina telah berimplikasi pada harga komoditas, perdagangan, dan pasar finansial global. Berbagai harga komoditi terkait konsumsi rumah tangga dan energi yang semakin tidak terkendali menyebabkan inflasi semakin menggila,” ucapnya.
Sebagai peringatan awal, tutur Bamsoet, Bank Dunia (World Bank) pada 5 April 2022 telah mengeluarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2022 bagi negara-negara Asia Timur dan Pasifik, termasuk Indonesia.
Rata-rata terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat berbagai tekanan, salah satunya dampak perang Rusia-Ukraina. Pertumbuhan ekonomi Indonesia, misalnya, diperkirakan sebesar 5,1 persen pada tahun 2022 lebih rendah 0,1 poin dari proyeksi yang dirilis pada Oktober 2021.
Akan tetapi, pada skenario terburuk dapat terjadi penurunan menjadi 4,6 persen.
Mengantisipasi hal tersebut, Bamsoet meminta Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terdiri atas Kementerian Keuangan (Kepala KSSK), Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk meningkatkan koordinasi guna mengantisipasi 'Krisis di Atas Krisis'.
Baca juga:
- Usai Pertamax, Pemerintah Beri Sinyal Akan Naikkan Harga Pertalite dan Gas Elpiji 3 Kilogram: Juli, September, Bertahap Naiknya
- Pemerintah Perlu Lakukan Intervensi untuk Kendalikan Harga dan Pasokan Bahan Pokok Jelang Ramadan dan Idulfitri
- Pengguna Motor dan Mobil Keluhkan Kenaikan Harga Pertamax Sebesar Rp3.500, Kecuali UMR Dinaikan
- Harga Baru untuk Pertamax di Maluku dan Papua Rp12.750, tapi Harga Pertalite Turun Jadi Rp7.650 dari Sebelumnya Rp7.850
“Seluruh energi bangsa harus disalurkan untuk pemulihan dan penguatan ekonomi, baik menghadapi pandemi COVID-19 yang belum berakhir maupun menghadapi dampak perang Rusia-Ukraina yang belum terlihat kapan akan berakhirnya,” kata Bamsoet.
Dengan demikian, katanya, pemerintah dapat mengendalikan inflasi, stabilitas moneter, dan sistem keuangan tetap terjaga, serta kredit dan pembiayaan kepada dunia usaha di sektor-sektor prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, ekspor, serta inklusi ekonomi dan keuangan bisa tetap meningkat.
Lebih penting lagi, tuturnya, mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian nasional melalui peningkatan pendalaman pasar keuangan dengan mendorong pembiayaan alternatif berbasis digital, di antaranya melalui BWM Digital, P2P Lending, dan Securities Crowdfunding
Ketua DPR RI Ke-20 ini menjelaskan Indonesia bisa memanfaatkan momentum Presidensi G-20 dalam menghadapi berbagai dampak 'Krisis di Atas Krisis' tersebut.
“Pemerintah Indonesia harus bisa menyampaikan proposal yang komprehensif untuk mencegah dan menanggulangi berbagai kerusakan yang terjadi akibat 'Krisis di Atas Krisis' tersebut,” ucap Bamsoet.