Jokowi Minta Jajarannya Punya Alat dan Kemampuan Tangani Modus Baru TPPU dan Pendanaan Terorisme yang Makin Kompleks
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran kementerian dan lembaga terkait, terutama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terus mengembangkan alat dan kemampuan yang mereka miliki.
Apalagi, saat ini kejahatan ekonomi seperti pencucian uang hingga pendanaan terorisme makin masif dan kompleks. Hal ini disampaikan Jokowi saat menyampaikan sambutan di acara Peringatan 20 Tahun Gerakan APU PPT di Istana Negara pada hari ini, Senin, 18 April.
"Seluruh kementerian dan lembaga termasuk PPATK sebagai vocal point dan financial intelligence unit harus jeli dan mampu bergerak cepat, memiliki kemampuan dan perangkat untuk menangani modus-modus baru tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pendanaan terorisme," kata Jokowi seperti yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden.
Langkah ini, sambung Jokowi, penting karena dua tindak pidana tersebut kini telah melewati batas negara dan menjadi kejahatan internasional.
Selain itu, eks Gubernur DKI Jakarta ini meminta jajarannya cepat mengantisipasi kejahatan ekonomi demi menjaga stabilitas perekonomian di Tanah Air.
"Lakukan antisipasi sedini mungkin di berbagai tingkatan untuk mencegah upaya-upaya yang dapat mengganggu integritas dan stabilitas sistem perekonomian dan sistem keuangan kita dan mengantisipasi peningkatan kegiatan ekonomi seperti cyber crime dan kegiatan lain yang memanfaatkan kecanggihan teknologi," ungkapnya.
Baca juga:
Lebih lanjut, Jokowi juga meminta kementerian dan lembaga terus melakukan terobosan utamanya dalam upaya mencegah kejahatan ekonomi. Ada berbagai cara yang bisa dilakukan, termasuk mempercepat transformasi digital yang mengadopsi regulatory technology dan menemukan terobosan hukum.
"PPATK juga perlu terus meningkatkan layanan digital, mengembangkan platform platform pelayanan baru, menyempurnakan terobosan layanan digital yang sudah dimiliki, mengembangkan pusat pelayanan digital yang lengkap terintegrasi dan real-time dan mampu melayani para pemangku kepentingan dengan cepat, mudah, tepat dan akurat," jelas Jokowi.
Jokowi paham PPATK tak bisa sendirian dalam menangani pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Sehingga, semua pihak harus bekerja sama demi menciptakan stabilitas sistem perekonomian dan sistem keuangan yang baik.
"Kita perlu bekerja keras bersama-sama untuk menjaga integritas dan stabilitas sistem perekonomian dan sistem keuangan kita, diperlukan dukungan dari semua pihak, instansi pemerintah, industri keuangan dan seluruh masyarakat," tegasnya.
"Kita perlu membangun sinergi untuk memastikan penegakan hukum yang berkeadilan, meningkatkan upaya penyelamatan, upaya pengembalian dan pemulihan keuangan negara, memberikan kepastian hukum kepada para investor, baik yang ada di dalam maupun luar negeri dan membangun sistem keuangan Indonesia yang lebih kuat, terintegritas dan berkelanjutan," pungkas Jokowi.