Ketua BKSAP DPR Fadli Zon Ikut Kecam Penyerangan di Masjidil Aqsa, Sejak Awal Pesimistis Masa Depan Perdamaian Israel-Palestina
JAKARTA - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, Fadli Zon, merasa prihatin dan mengecam keras aksi penyerangan aparat Israel terhadap warga Palestina yang tengah beribadah di Masjidil Aqsa, 15 April kemarin. Ini merupakan aksi yang kesekian kali dilakukan Israel.
Menurut Fadli Zon, sudah ada ratusan orang terluka dan puluhan korban meninggal sejak Januari 2022. Bagi Fadli Zon, hal ini menunjukkan masa depan suram kepemimpinan Naftali Bennett sebagai mitra perdamaian.
"Sejak awal saya pesimistis masa depan perdamaian antara Palestina dan Israel. Naftali Bennett adalah politisi sayap kanan garis keras yang pernah menolak negara Palestina. Dia lebih keras dari Netanyahu," kata Fadli Zon dalam keterangan tertulis, Sabtu 16 April.
"Rangkaian kekerasan dalam tiga pekan belakangan ini membuktikan tak ada yang berubah dari kebijakan Israel atas warga Palestina. Israel tetap brutal bahkan lebih kejam."
"Dunia jangan sebatas mengecam kekejaman itu, dunia juga harus mengecam pemerintahan Israel yang dipimpin garis keras," ujar politisi yang juga Wakil Presiden the League of Parliamentarians for Al-Quds, organisasi parlemen global yang berbasis di Istanbul tersebut.
Baca juga:
- Indonesia Harus Bersikap Soal Aksi Israel di Masjid Al-Aqsa, Pengamat: Apalagi Hubungan Prabowo dan Dubes Palestina Dekat
- Kutuk Serangan Israel ke Masjidil Aqsa, MUI: Presiden Joe Biden Jangan Hanya Lip Services
- 900 Lebih Mayat Warga Sipil Ditemukan di Kyiv, 95 Persen Luka Tembak
- Kecam Aksi Israel Serang Masjidil Aqsa, MER-C Indonesia Bilang Sudah Seperti Ritual
Dia mengatakan, kekerasan di Kompleks Al-Aqsa terutama saat bulan suci Ramadan seharusnya bisa dicegah lebih awal. Pasalnya, Israel kerap menempuh aksi kekerasan hampir tiap tahun di bulan Ramadan ketika umat Islam beribadah di Masjid Al-Aqsa.
"Saya melihat perlu kesungguhan langkah preventif agar kekerasan di Kompleks Al-Aqsa tidak terulang setiap Ramadan. Seharusnya PBB dan komunitas internasional tak lepas tangan," ujar Fadli Zon.
"Apalagi kalau kita merujuk resolusi penting Majelis Umum PBB nomor 181 tahun 1947, yang menetapkan Yerusalem sebagai wilayah di bawah kewenangan internasional dan diberikan status hukum dan politik terpisah," lanjutnya.
Politisi Gerindra tersebut juga mengkritik aturan yang menetapkan Israel sebagai pihak pengontrol akses ke Kompleks Masjid Al-Aqsa. Menurut Fadli Zon, alih-alih sebagai pengatur, aparat keamanan Israel justru kerap melindungi kelompok-kelompok ekstrimis Yahudi yang secara provokatif masuk ke Komplek dan bagian dalam Masjid Al-Aqsa.
"Tentu saja tindakan tersebut menyulut kemarahan jamaah masjid. Harus ada upaya dari PBB untuk mencabut kewenangan kontrol akses Israel atas Masjid Al-Aqsa. Kontrol itu harus diserahkan ke pihak yang netral di bawah pengawasan PBB," tuturnya.
Terkait langkah konkrit atas situasi terkini di Palestina, BKSAP DPR selalu konsisten mendukung Palestina di banyak forum parlemen. Mereka sudah berniat mengajukan draf resolusi terkait Palestina pada Sidang Umum IPU (Inter Parliamentary Union) ke-144 pada 20 sampai 24 Maret lalu di Bali.
"Namun karena konflik Rusia dan Ukraina semakin memanas, kita kembali menunda draf Palestina tersebut. Namun kita selalu mengingatkan bahwa krisis Rusia dan Ukraina tak boleh mengabaikan isu Palestina," ujar Fadli Zon.
Grup Kerjasama Parlemen Indonesia-Palestina juga direncanakan melakukan kunjungan ke Jalur Gaza akhir Mei mendatang.