Kuasa Hukum Irjen Napoleon Minta Hakim Kabulkan Seluruh Eksepsi
JAKARTA - Tim kuasa hukum kasus dugaan penganiayaan Muhammad Kace dengan terdakwa Inspektur Jenderal Irjen Napoleon Bonaparte meminta majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan agar mengabulkan seluruh eksepsi atau keberatan yang disampaikan pada persidangan.
"Menerima dan mengabulkan eksepsi dari tim penasihat hukum terdakwa Irjen Polisi Napoleon Bonaparte seluruhnya," kata kuasa hukum terdakwa Irjen Napoleon Bonaparte Eggi Sudjana di PN Jakarta Selatan, dilansir Antara, Kamis, 7 April.
Selain itu, tim kuasa hukum Napoleon Bonaparte juga meminta majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sela dengan amar yakni menyatakan batal surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) Nomor Reg. Perkara: PDM/40/JKTSL/02/2022, tanggal 10 Februari 2022.
Seterusnya, dengan segala akibat hukumnya atau setidak-tidaknya menyatakan surat dakwaan JPU tersebut tidak dapat diterima. Mencoret perkara yang teregistrasi dengan Nomor: 208/Pid/2022/PN.JKT.SEL dari daftar Kepaniteraan PN Jakarta Selatan.
Baca juga:
- Reog Ponorogo Diusulkan ke UNESCO, Menko PMK: Segera Siapkan Berkas, Malaysia Juga Mengajukan
- Bertemu Butet Kartaredjasa di Yogyakarta, Ridwan Kamil Diskusi Politik dan Budaya
- Sandiaga Bertemu Menteri Perdagangan-Pariwisata Australia Promosikan Destinasi Wisata Indonesia
- Cerianya Erick Thohir Bukber dengan Artis Senior dan Seniman, Begini Ekspresinya Saat Ditanya Soal Harga BBM dan Kebutuhan yang Melambung
Bunyi amar lainnya yang dibacakan tim kuasa hukum yakni memerintahkan JPU agar segera membebaskan dan mengeluarkan terdakwa dari rumah tahanan negara (rutan).
"Keenam memulihkan hak terdakwa Irjen Polisi Napoleon Bonaparte dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya," ujar dia.
Poin terakhir dari eksepsi yang dibacakan kuasa hukum yakni membebankan biaya perkara pada negara, atau jika majelis hakim PN Jakarta Selatan berpendapat lain, pihaknya meminta diberikan putusan yang seadil-adilnya dalam perkara tersebut.