Menteri Jokowi Kompak Bantah Ada Deklarasi dan Danai Wacana Presiden 3 Periode, Pengamat: Settingan untuk Lempar Bola Panas ke MPR RI
JAKARTA - Para menteri Kabinet Indonesia Maju buka suara soal dukungan Apdesi kepada Presiden Joko Widodo untuk memperpanjang masa jabatannya menjadi 3 periode di Istora Senayan. Baik Mensesneg, Menseskab, KSP hingga Mendagri kompak membantah adanya deklarasi dukungan dan membiayai acara tersebut saat dicecar DPR RI.
Pengamat politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, bantahan tiga pembantu presiden di Komisi II terkait isu mendanai wacana penundaan pemilu dan presiden tiga periode tentu masuk akal.
Sebab menurutnya, tidak mungkin pembantu presiden akan mengakui mendanai wacana tersebut. Kata Jamiluddin, semua pembantu presiden di Istana akan terus membantahnya, karena sejak awal telah membantah terlibat dalam wacana tersebut.
"Karena itu, Istana harus steril dari wacana penundaan pemilu dan presiden tiga periode. Pembantu presiden harus satu bahasa untuk membantah semua wacana tersebut jika dikaitkan dengan Istana," ujar Jamiluddin kepada VOI, Rabu, 6 April.
Jamiluddin mengatakan, sejak awal wacana tersebut sudah di setting bersumber dari rakyat. Karenanya, wacana itu harus dikondisikan seolah-olah murni aspirasi dari berbagai elemen rakyat.
"Dengan settingan seperti itu, mereka akan aman berlindung pada demokrasi. Mereka akan mengatakan, tak elok mengekang aspirasi rakyat. Kami akan dinilai otoriter," katanya.
Jamiluddin berpandangan, alibi seperti itulah yang akan terus dimainkan untuk menggolkan penundaan pemilu atau presiden 3 periode. Pembantu presiden di Istana, kata dia, hanya mengatakan "Tugas kami hanya menampung dan meneruskan aspirasi rakyat ke MPR RI".
"Mereka akan terus berlindung pada konstitusi. Mereka diperkirakan akan menyatakan, tugas MPR untuk menindaklanjuti aspirasi rakyat. Bola panas itulah nantinya yang akan diterima MPR RI," ungkap Jamiluddin.
Jamiluddin berharap MPR tidak mengikuti orkestrasi yang dibuat Istana untuk kemudian mengubah undang-undang.
"Semoga MPR RI tidak masuk angin dengan dalih amandemen harus dilakukan karena kehendak rakyat. Kita tunggu komitmen dan konsistensi MPR RI," tandasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan tidak ada anggaran yang digunakan baik dari Kementerian Sekretariat Negara, Sekretaris Kabinet maupun Kantor Staf Presiden terkait deklarasi dukungan kepada Jokowi tersebut.
"Tidak ada anggaran baik di Setneg, Seskab maupun KSP mengenai hal ini, sehingga dengan demikian clear terhadap hal itu," ujar Pramono saat rapat kerja bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 April.
Adapun mengenai dukungan agar Presiden Jokowi menjabat tiga periode, Pramono menjelaskan bahwa Presiden Jokowi telah berkali-kali menegaskan akan taat kepada konstitusi. Namun, kata Pramono, hingga saat ini masih ada saja pihak-pihak yang mencoba mendorong isu penambahan masa jabatan presiden.
"Presiden telah empat kali menyampaikan pada publik terakhir 30 Maret 2022 di (Candi) Borobudur, Jawa Tengah, saya yakin apa yang disampaikan oleh presiden sudah cukup jelas ditangkap oleh publik," ucapnya.
"Bahwa masih ada yang mencoba, namanya juga mencoba, tapi kan kami tahu untuk mengubah apalagi melakukan amandemen UUD tidak mudah dan itu akan membuka kotak pandora kemana-mana. Saya yakin ini menjadi pelajaran dan saya menjadi bagian dari tahun 1999 ketika amandemen itu dilakukan," sambung Pramono
Sementara itu, Sekretaris Negara Pratikno mengungkapkan tidak ada deklarasi 3 periode saat Presiden Jokowi hadir di Istora Senayan. Presiden, kata dia, hadir dalam rangka memenuhi undangan dari asosiasi desa.
"Kebetulan saya ikut mendampingi pak presiden hadir di acara tersebut. Presiden menerima undangan sebagai apresiasi terhadap desa. Perlu kami tegaskan waktu pak presiden ada di ruang tersebut tidak ada pernyataan deklarasi apapun," ungkap Pratikno.
Pratikno menegaskan, jika ada deklarasi Jokowi 3 periode itu diluar sepengetahuan istana. Sebab, Presiden Jokowi dan para menteri yang hadir hanya sebagai undangan.
"Jadi kalaupun ada deklarasi itu di luar pengetahuan kami, karena kami statusnya diundang. Deklarasi yang dilakukan itu dilakukan belakangan setelah kami meninggalkan tempat," tegasnya.
Terbaru, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menegaskan tidak ada dukungan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode yang dilakukan Apdesi saat Silatnas di Istora Senayan. Dia mengaku hadir dalam acara sekaligus menjadi dewan pembina Apdesi.
"Ada katanya deklarasi 3 periode, saya di sana. Itu tidak ada deklarasi 3 periode," ujar Tito dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 April.
Hanya saja, Tito mengakui bahwa mereka menyuarakan aspirasi agar gaji para kepala desa diberikan secara per bulan bukan per tiga bulan lagi.