Indonesia Angkat Isu Kesetaraan Akses dan Distribusi Vaksin di G20
MATARAM - Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Dubes Muhsin Syihab, mengatakan pemerintah Indonesia mengangkat tiga isu utama di Presidensi G20.
Salah satunya penguatan arsitektur kesehatan global terutama terkait kesetaraan akses dan distribusi vaksin antara negara maju dan berkembang.
"Indonesia menekankan pentingnya penguatan arsitektur kesehatan global dalam mengakses berbagai isu yang terkait dengan kesehatan misalnya, masalah kesetaraan akses dan distribusi vaksin khususnya antara negara maju dan negara berkembang karena masih ada disparitas akses dan distribusi vaksin di negara maju dan negara berkembang," ujarnya di Mataram, NTB, dilansir Antara, Sabtu, 2 April.
Muhsin menyampaikan, Indonesia selaku Presidensi G20 menginginkan hasil-hasil konkret, terutama di tiga prioritas utama yaitu penguatan arsitektur kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi. Ketiga hal itu menjadi prioritas bukan hanya kepentingan nasional Indonesia tetapi juga prioritas agenda global.
"Kesehatan menjadi agenda prioritas global sebab kesehatan setelah dilanda pandemi COVID-19, selama 2 tahun bahkan menjelang tiga tahun terakhir dunia mengalami kesulitan yang sangat serius. Bahkan berdampak kepada krisis ekonomi maupun krisis sosial serta budaya," kata Muhsin Syihab.
Selain itu juga perlu juga dibahas bagaimana membentuk hub produsen vaksin dan Indonesia secara nasional tengah mengupayakan kerjasama dengan pihak terkait di luar negeri agar Indonesia menjadi hub produsen vaksin.
Menurut Muhsin, dalam arsitektur kesehatan global diupayakan dapat membahas isu-isu yang terkait antara isu keuangan, pendanaan dan juga isu kesehatan secara umum. Sehingga di G20 itu ada "joint finance and health task force" yang diharapkan ada sinergi antara badan-badan internasional seperti IMF, World Bank dan WHO.
"Ini pentingnya membahas penguatan arsitektur kesehatan global. Dan diharapkan ini menjadi legasi Indonesia sekaligus juga jadi katalisator dibentuknya pandemic treaty," ujarnya.
Selain kesehatan global, juga dibahas transformasi digital. Di mana sebagian besar ekonomi di negara-negara berkembang khususnya di Indonesia dimotori oleh UMKM. Oleh sebab itu perlu membentuk UMKM yang menggunakan teknologi digital agar dapat bersaing di kancah global.
Baca juga:
Dalam kaitan tersebut diperlukan juga membangun ekosistem digital bagi UMKM seperti inkubator-inkubator bisnis yang berbasis digital pada UMKM sekaligus memperkuat start up-start up di bisnis ekonomi digital.
"Nah oleh karena itu dibutuhkan proses harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan ditingkat global agar dapat mendorong UMKM ke ekosistem ekonomi global," sambungnya.
Sementara itu terkait transisi energi lanjut Muhsin, diperlukan upaya penguatan akses dan keterjangkauan harga energi baru terbarukan. Sebab akan sangat sulit khususnya bagi negara-negara berkembang untuk melakukan transisi dari energi yang berbasis fosil ke energi yang lebih baru terbarukan kalau tidak didukung dengan teknologi dan juga investasi.
"Karena itu Indonesia mencoba untuk menyuarakan ini di agenda Presidensi G20, sebab ini bukan hanya berbicara kepentingan Indonesia tapi juga kepentingan seluruh negara berkembang," katanya.