Malaysia Jual BBM Kualitas Tinggi dengan Harga yang Murah, Ini Kata Pengamat dari UGM
JAKARTA - Negara Malaysia kini menjadi sorotan lantaran menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan harga yang murah.
Malaysia juga mengubah harga BBM setiap seminggu sekali dan biasanya berlaku per Kamis sore pukul 17.00 waktu setempat dengan kualitas BBM paling rendah yang dijual yakni bensin dengan RON 95, lalu RON 97, dan Diesel.
Untuk diketahui, harga bahan bakar minyak (BBM) RON 97 di Malaysia ditetapkan naik delapan sen menjadi 3,91 ringgit Malaysia atau sekitar Rp13.337 per liter. Sementara itu untuk harga BBM RON 95 dijual di 2,05 ringgit Malaysia atau sekitar Rp6.993 per lite sementara itu harga solar dibanderol seharga 2,15 ringgit Malaysia atau sekitar Rp7.334 per per liter.
Mengamati harga jual BBM di Malaysia yang terhitung murah, mungkinkah hal ini ditetapkan di Indonesia?
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi menilai hal ini dikarenakan penjualan BBM dan gas di Malaysia mendapat subsidi dari pemerintah. Berbeda dengan pemerintah Indonesia yang memberikan subsidi pada produk BBM Solar subsidi dan bensin RON 90 atau Pertalite, pemerintah Malaysia memberikan subsidi pada produk bensin dengan kualitas dan nilai oktan lebih tinggi, yakni RON 95, yang secara kualitas oktannya berada di atas Pertamax yang memiliki RON 92.
Sementara itu untuk penerapan harga BBM yang rendah, menurut Fahmi hal ini mungkin dilakukan namun membutuhkan biaya yang sangat besar.
"Bisa, tapi membutuhkan dana sangat besar yang dibebankan APBN. Kalau Malaysia total dana subsidi tidak begitu besar karena jumlah konsumen relatif kecil," pungkas Fahmi.
Baca juga:
- Pengguna Motor dan Mobil Keluhkan Kenaikan Harga Pertamax Sebesar Rp3.500, Kecuali UMR Dinaikan
- Harga Baru untuk Pertamax di Maluku dan Papua Rp12.750, tapi Harga Pertalite Turun Jadi Rp7.650 dari Sebelumnya Rp7.850
- Harga Pertamax Sudah Naik, SPBU di Karawaci Tangerang Kehabisan Stok Pertalite, Antrean Mengular
Untuk diketahui, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini masih memiliki tunggakan utang sebesar Rp109 triliun kepada PT Pertamina dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai bagian dari komitmen pemenuhan kompensasi subsidi energi bagi masyarakat.
Ia merinci, jumlah utang ke Pertamina mencapai Rp68,5 triliun. Angka ini termasuk dengan sisa kurang bayar subsidi periode 2020 yang sebesar Rp15,9 triliun.
"Di sini APBN mengambil seluruh tekanan yang berasal dari fluktuasi harga minyak sehingga masyarakat tidak mengalami dampak," ujarnya saat menggelar konferensi pers realisasi APBN 2022 secara daring dikutip Selasa, 29 Maret.