Parlemen Uni Eropa Dukung Aturan Baru untuk Lacak Transfer Uang Kripto, Semua Harus Dilaporkan
JAKARTA - Anggota parlemen Uni Eropa mendukung aturan perlindungan baru untuk melacak transfer bitcoin dan cryptocurrency lainnya pada Kamis, 31 Maret. Ini sebagai tanda terbaru bahwa regulator UE telah memperketat sektor freewheeling.
Dua komite di Parlemen Eropa bersama-sama memberikan suara 93 mendukung dan 14 menentang atas aturan kompromi lintas partai, yang diperingatkan oleh pertukaran crypto Coinbase Global Inc akan mengantarkan rezim pengawasan yang menghambat inovasi.
Sektor crypto senilai 2,1 triliun dolar AS (Rp 30 quadraliun) saat ini masih tunduk pada regulasi yang tidak merata di seluruh dunia.
Di bawah rancangan undang-undang yang pertama kali diajukan tahun lalu oleh Eksekutif Komisi Eropa UE, perusahaan crypto seperti bursa harus mendapatkan, menahan, dan mengirimkan informasi tentang mereka yang terlibat dalam transfer.
“Regulasi itu akan membuat lebih mudah untuk mengidentifikasi dan melaporkan transaksi mencurigakan, membekukan aset digital, dan mencegah transaksi berisiko tinggi,” kata Ernest Urtasun, seorang anggota parlemen Partai Hijau Spanyol, seperti dikutip Reuters.
Saat ini tidak ada persyaratan UE untuk melacak transfer uang kripto dan Komisi telah mengusulkan penerapan aturan baru untuk transfer senilai 1.000 euro (Rp 16 juta) atau lebih, tetapi anggota parlemen pada Kamis lalu memilih untuk menghapus ambang 'de minimis', yang berarti semua transfer akan masuk dalam cakupan aturan baru ini.
Urtasun mengatakan bahwa menghapus ambang batas membawa rancangan undang-undang tersebut sejalan dengan aturan dari Gugus Tugas Aksi Keuangan global yang menetapkan standar untuk memerangi pencucian uang. Dalam aturan baru itu berarti perusahaan crypto harus mengumpulkan dan berbagi data tentang transaksi mereka.
Baca juga:
Komite pembuat undang-undang juga mendukung pengiriman transfer dari dompet kripto 'tidak dihosting' yang dipegang oleh individu, bukan bursa, di bawah aturan penelusuran, dan pada pembuatan daftar oleh Otoritas Perbankan Eropa UE tentang penyedia layanan aset kripto berisiko tinggi atau tidak sesuai.
Chief Legal Officer Coinbase, Paul Grewal, mengatakan dalam sebuah blog pada Senin, 28 Maret, bahwa uang tunai tradisional, bukan crypto, sejauh ini merupakan cara paling populer untuk menyembunyikan kejahatan keuangan.
Negara-negara Uni Eropa memiliki pendapat bersama dengan parlemen mengenai rancangan undang-undang dan perwakilan dari kedua belah pihak sekarang akan bertemu untuk menyetujui versi final RUU tersebut. Negara-negara telah sepakat di antara mereka sendiri bahwa tidak boleh ada de minimis.