Politisi Demokrat Andi Arief Diperiksa KPK Soal Dugaan Suap Bupati Penajam Paser Utara
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief hari ini, Senin, 28 Maret.
Dia bakal diperiksa sebagai saksi terkait dugaan penerimaan suap yang dilakukan oleh Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas'ud.
"Andi Arief diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AGM," kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya, Senin, 28 Maret.
Belum diketahui materi pemeriksaan yang akan didalami dari Andi Arief. Hanya saja, KPK beberapa waktu lalu menyatakan siap untuk menelisik penggunaan uang suap yang diterima oleh Abdul Gafur.
Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan Abdul Gafur bersama Plt Sekda Kabupaten Penajam Paser Utara Mulyadi; Kepala Dinas PU dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Edi Hasmoro; Kepala Dinas Bidang Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Jusman; dan Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan, Nur Afifah Balqis sebagai penerima suap.
Sementara sebagai tersangka pemberi suap, KPK menetapkan seorang dari pihak swasta bernama Achmad Zudi. Keenam orang ini ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di Kabupaten Penajam Paser Utara.
Penetapan mereka diawali dari operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar pada Rabu, 12 Januari di dua lokasi yaitu Jakarta dan Kalimantan Utara. Dari hasil penindakan tersebut, KPK turut menyita uang Rp1 miliar dan Rp447 juta di dalam rekening milik Balqis.
Baca juga:
- KPK Duga Bupati Abdul Gafur Terima Upeti Uang-Barang dari Perusahaan yang Kerjakan Proyek di PPU
- KPK Dalami Kabar Bupati PPU Abdul Gafur Mas'ud Ikut Bagi-bagi Kavling di IKN
- KPK Periksa Politikus Demokrat, Usut Aset Bupati Penajam Paser Utara Nonaktif Abdul Gafur Mas'ud
- Perhatian! Masyarakat yang Tahu Ada Praktik Korup di IKN Terutama Soal Tanah Diminta Melapor ke KPK
KPK menetapkan Abdul Gafur bersama Plt Sekda Kabupaten Penajam Paser Utara Mulyadi; Kepala Dinas PU dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Edi Hasmoro; dan Kepala Dinas Bidang Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Jusman, dan Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan, Nur Afifah Balqis sebagai penerima suap.
Sementara sebagai tersangka pemberi suap, KPK menetapkan seorang dari pihak swasta bernama Achmad Zudi. Keenam orang ini ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di Kabupaten Penajam Paser Utara.
Penetapan mereka diawali dari operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar pada Rabu, 12 Januari di dua lokasi yaitu Jakarta dan Kalimantan Utara. Dari hasil penindakan tersebut, KPK turut menyita uang Rp1 miliar dan Rp447 juta di dalam rekening milik Balqis.