Menag Yaqut Dapat Kepastian Haji dari Arab Saudi, DPR Harap Indonesia Dapat Kuota 221.000 Jemaah
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily, mengapresiasi Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang telah mendapatkan kepastian terkait pemberangkatan haji 2022 M/1443 H.
Kepastian ini diterima Menag usai bertemu Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al-Rabiah, beberapa waktu lalu.
Menurut Ace, kabar tersebut cukup melegakan hati umat Islam, khususnya muslim Indonesia.
Hanya saja, Ace meminta Menag agar bisa memastikan kuota haji untuk jemaah Indonesia tahun ini. Sebab, Kerajaan Arab Saudi belum memberikan kejelasan kuota jamaah haji bagi Indonesia.
"Yang perlu dipastikan kabar lebih lanjut adalah tentang berapa kuota yang akan diberikan kepada Indonesia," ujar Ace kepada wartawan, Rabu, 23 Maret.
Komisi VIII berharap Indonesia bisa mendapatkan kuota normal yakni 221.000 jemaah. Apalagi, kata Ace, Indonesia sudah 2 tahun tidak melakukan pemberangkatan haji.
"Kami berharap bahwa pemerintah Arab Saudi memberikan kuota normal sebesar 221.000 jamaah Haji Indonesia atau kuota penuh, sehingga dapat mempercepat daftar antrean yang tertunda keberangkatan selama dua tahun ini," ungkapnya.
Baca juga:
- PKS Protes Istilah 'Subsidi' pada Dana Haji: Tidak Ada dalam UU dan Merendahkan Martabat Jemaah
- Jajal Juga Layanan Manasik Metaverse di Arab Saudi, Menag: Terima Kasih Sudah Menginspirasi
- Calon Jemaah Haji Yogyakarta 2020 Jalani Vaksinasi Meningitis Ulang
- Bak Koboi, Aksi Wanita Bercadar Tabrakan Diri ke Kantor Polisi Viral, Abu Janda: Jangan Salahkan Orang Takut dengan Cadar
Selain itu, politikus Partai Golkar ini juga berharap Pemerintah Kerajaan Arab Saudi segera mengumumkan peraturan Pemerintah Arab Saudi yang mengatur penyelenggaraan haji (taklimatul hajj), sehingga ada kepastian bagi jamaah haji dari luar Saudi.
Menurut Ace, Menag Yaqut harus terus melakukan pembicaraan dengan pihak Arab Saudi tentang kepastian penyelenggaraan haji dan kuota yang diberikan.
"Hal ini perlu pembicaraan diplomatik secara intensif dengan pihak yang berwenang menentukan jumlah kuota tersebut," kata Ace.