Protes Penghentian Pembicaraan Perjanjian Damai Sepihak oleh Rusia, PM Jepang: Tidak Adil dan Tidak Dapat Diterima
JAKARTA - Jepang berang terhadap sikap Rusia yang menarik diri sepihak dari pembicaraan perjanjian damai, membekukan proyek-proyek ekonomi bersama terkait dengan Kepulauan Kuril yang disengketakan, karena sanksi yang dijatuhkan Tokyo terkait invasi ke Ukraina.
Rusia dan Jepang masih belum secara resmi mengakhiri permusuhan Perang Dunia Kedua, karena pertikaian atas pulau-pulau di lepas pulau paling utara Jepang Hokkaido, yang dikenal di Rusia sebagai Kuril dan di Jepang sebagai Wilayah Utara. Pulau-pulau itu direbut oleh Uni Soviet pada akhir Perang Dunia Kedua.
"Dalam kondisi saat ini, Rusia tidak bermaksud untuk melanjutkan negosiasi dengan Jepang mengenai perjanjian damai," kata Kementerian Luar Negeri Rusia dalam sebuah pernyataan pada Hari Senin, mengutip "posisi Jepang yang tidak bersahabat secara terbuka dan upaya untuk merusak kepentingan negara kami," melansir Reuters 22 Maret.
Menanggapi langkah tersebut, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengatakan dia sangat menentang keputusan Rusia, menyebutnya tidak adil dan sama sekali tidak dapat diterima.
"Seluruh situasi ini telah diciptakan oleh invasi Rusia ke Ukraina. Reaksi Rusia untuk mendorong ini (sanksi) ke dalam hubungan Jepang-Rusia sangat tidak adil dan sama sekali tidak dapat diterima," tegasnya, seraya menambahkan sikap Jepang dalam mencari perjanjian damai tidak berubah, memprotes langkah yang ditempuh Rusia.
"Jepang harus dengan tegas terus memberikan sanksi kepada Rusia dalam kerja sama dengan seluruh dunia," tegasnya.
Baca juga:
- Buntut Presiden Biden Sebut Vladimir Putin Penjahat Perang: Kemlu Rusia Nilai Tidak Pantas, Panggil Dubes AS
- Serang Pusat Perbelanjaan di Kyiv, Kementerian Pertahanan Rusia: Pangkalan Besar Penyimpanan Amunisi Roket
- Dinilai Sampaikan Perang Versi Sepihak, Kemhan Rusia Ingatkan Media Barat: Kami Telah Memberikan Bukti Lengkap
- Kecelakaan China Eastern Airlines: Maskapai Gelar Penyelidikan, Disebut Tidak Ada Penumpang Asing
Terpisah, Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno mengatakan Jepang telah mengajukan protes kepada Duta Besar Rusia di Tokyo.
Diketahui, Jepang telah memberlakukan sanksi terhadap 76 individu, tujuh bank dan 12 badan lainnya di Rusia, yang terbaru pada Hari Jumat, termasuk pejabat pertahanan dan pengekspor senjata milik negara, Rosoboronexport.
Jepang pekan lalu juga mengumumkan rencana untuk mencabut status perdagangan negara yang paling disukai Rusia dan melarang impor produk tertentu.