Rakor Pembahasan Penundaan Pemilu yang Dibatalkan Mahfud MD Gara-gara Muncul Isu Liar
JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) sempat menjadwalkan agenda rapat koordinasi (rakor) untuk membahas isu penundaan Pemilu 2024 bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada hari ini di Balikpapan, Kalimantan Timur.
Surat ini ditujukan kepada Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kota Balikpapan, serta Kaban Kesbangpol Kota Balikpapan untuk menjadi narasumber.
Rapat koordinasi (rakor) ini akan dipimpin oleh Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik Kemenko Polhukam.
Namun, sehari sebelum acara digelar, ternyata rakor ini dibatalkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud menjelaskan, ia memutuskan untuk membatalkan acara ini karena telah muncul isu liar pada publik.
Pemerintah, kata Mahfud, mendapat tudingan ingin menjalankan penundaan pemilu lewat rakor tersebut.
"Kemarin ada berita di Balikpapan, katanya Kemenko Polhukam undang Bawaslu, undang KPU untuk mendiskusikan isu penundaan pemilu. Ya, itu kami batalkan karena itu akan menimbulkan isu liar seakan-akan pemerintah mengagendakan," kata Mahfud pada Minggu, 20 Maret.
Padahal, Mahfud menyebut rakor ini dibuat untuk menegaskan bahwa pemerintah masih konsisten untuk menjalankan rencana penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.
Baca juga:
- Pakar: Wacana Jokowi Tiga Periode Dijalankan Ketua Umum Partai yang Elektabilitasnya Masih Nol Koma
- Agar Tak jadi Liar, PPP Minta Luhut Buka Big Data Penundaan Pemilu Secara Gamblang
- Respons Luhut soal Klaim Data Penundaan Pemilu, Puan Maharani: PDIP Punya Data Sendiri yang juga Big
- Said Didu Sentil Luhut Soal Klaim Big Data Tunda Pemilu 2024: Halusinasi Tingkat Dewa, Tipu-Tipu Publik
"Maksud kedeputian I Kemenko Polhukam mau memantapkan bahwa Pemilu 2024 harus disiapkan dengan baik tanpa dipengaruhi oleh isu wacana penundaan pemilu," tegasnya.
Terkait dengan adanya diskusi yang muncul di partai politik, DPR, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan organisasi masyarakat (ormas), menurut Mahfud, adalah hal yang lumrah. Namun, pemerintah tetap berpegang pada ketentuan perundang-undangan saat ini yang mengamanatkan pemilu digelar pada tahun 2024.
"Bahwa partai politik, DPR, LSM, ormas, mau mendiskusikan hal itu, diskusikan saja. Silakan diskusi, apa hasilnya itu urusan politik. Akan tetapi, bagi Pemerintah, sekarang sudah menyiapkan. Pada tahun 2024 ada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI, legislatif, dan pilkada serentak. Itu kami siapkan," urai Mahfud.