Siapa Sosok di Balik Desain Isu Penundaan Pemilu?

JAKARTA - Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menegaskan manuver sejumlah pejabat negara dan ketua umum partai politik yang ingin menunda pemilu, sama saja dengan upaya menabrak konstitusi.

Pangi lantas merangkum usulan-usulan penundaan pemilu yang diklaim merupakan keinginan rakyat, mulai dari Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia yang mengatasnamakan pengusaha meminta Pemilu 2024 ditunda.

Disusul Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang mengusulkan agar pemilu ditunda satu atau dua tahun. Cak Imin mengklaim menyuarakan perwakilan dari bisnis para UMKM yang meminta agar pemilu ditunda dengan alasan pemulihan ekonomi.

"Siapa pengusaha itu? Siapa bisnis UMKM tersebut juga masih misteri," ujar Pangi dalam keterangannya kepada VOI, Rabu, 16 Maret.

Usulan Cak Imin lantas disambut Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartato. Airlangga mengatakan, saat berkunjung ke daerah Siak, dia menemui petani Sawit dan mendengar aspirasi dari petani tersebut yang meminta pemilu juga ditunda. Alasannya harga sawitnya tengah bagus, sehingga khawatir kalau presiden ganti, harga sawit bisa anjlok.

"Tak hanya sampai di situ, Ketua umum PAN, sangat disayangkan, miris sebagai partai yang lahir di era reformasi, Zulkifli Hasan ikut menyuarakan penundaan pemilu," sambung Pangi.

Tak berhenti di ketum parpol, justru wacana penundaan pemilu digaungkan oleh orang dekat Presiden Joko Widodo. Yakni Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Dia membuat heboh dengan mengaku memiliki big data 110 juta suara rakyat yang menginginkan gelaran Pemilu 2024 ditunda.

"Klaim Luhut memiliki data aspirasi rakyat menginginkan penundaan pemilu 2024, katanya '110 juta macam-macam, facebook, segala macam, karena orang-orang main di Twitter, kira kira 110 juta lah'," sebut Pangi meniru ucapan Luhut.

Pangi lantas menantang Luhut untuk membuka big data yang dimilikinya itu. Tapi, Pangi yakin data yang dimaksud sebetulnya tidak ada.

"Ayo kita tantang Luhut expose data tersebut, berani kalau bukan manipulasi data? Saya hakul yakin bentangan emperis tadi, tone suaranya sama, ada kekuatan lain yang mengkondisikan agar orkestranya sama," bebernya.

Dari sederetan nama mulai dari Bahlil, Cak Imin, Zulhas, Airlangga, hingga Luhut yang menjadi aktor orkestra wacana penundaan pemilu, Pangi menduga ada arsitek yang sengaja mendesain isu itu di istana.

"Menurut saya, ada dugaan arsitek desain penundaan pemilu ada tangan-tangan pemerintah. Apakah para orkestrator sederetan nama-nama di atas itu tadi sedang menampar muka presiden? Apakah sedang mencari muka presiden? Atau sedang menjerumuskan presiden dalam situasi yang sulit? Para ketua umum parpol tersebut menurut saya sudah tidak pantas lagi disebut sebagai negarawan, miris mereka yang harusnya menjaga kualitas demokrasi kita, justru menjadi rayap demokrasi," terang Pangi.

Oleh karena itu, Pangi menilai, harus ada agenda perlawanan sipil terhadap orkestra pendesain wacana menunda pemilu atau menambah masa jabatan presiden. Sebab kata dia, agenda wacana penundaan pemilu merusak demokratisasi di Indonesia dan cacat bawaan secara konstitusional.

"Perlu digelorakan perlawanan sipil untuk menumbangkan kepentingan para oligarki yang tak ingin pestanya cepat berakhir, tidak mau turun tahta dari jabatannya yang sudah dibatasi atau diatur konstitusi yakni dua periode selama 10 tahun," tegasnya.

"Perlawanan sipil adalah satu cara untuk menyelamatkan demokrasi kita, agar dapat terwujud demokratisasi yang inklusif, agar demokrasi tidak disandera cengkraman kelompok oligarki yang ingin melanggengkan kekuasaannya berlama-lama," imbuh Pangi.