Pengadilan India Tetap Larang Hijab di Kelas, Kelompok Hindu Garis Keras Ingin Larangan Diperluas

JAKARTA - Kelompok Hindu garis keras menuntut pembatasan mengenakan jilbab di ruang kelas diperluas di lebih banyak negara bagian India, setelah pengadilan memutuskan tetap melarang penggunaan jilbab dalam kelas di Negara Bagian Karnataka, mengkhawatirkan siswa Muslim yang sebelumnya memprotes larangan tersebut.

Keputusan Pengadilan Tinggi Karnataka pada hari Selasa, yang mendukung larangan jilbab di negara bagian selatan pada Bulan Februari, juga telah disambut oleh menteri federal utama dari Partai Bharatiya Janata (BJP) nasionalis Hindu, yang mengatakan siswa harus menghindari mengenakan pakaian keagamaan di kelas.

Tidak ada pedoman nasional tentang seragam di India, dan negara bagian sering menyerahkan kepada sekolah untuk memutuskan apa yang harus dikenakan siswa mereka.

"Kami adalah negara Hindu dan kami tidak ingin melihat pakaian keagamaan apa pun di lembaga pendidikan negara ini," kata Rishi Trivedi, Presiden Hindu-first group Akhil Bharat Hindu MahaSabha., melansir Reuters 16 Maret.

"Kami menyambut baik putusan pengadilan dan ingin aturan yang sama diikuti di seluruh negeri," sambungnya.

Larangan di Karnataka yang dikuasai BJP telah memicu protes oleh beberapa siswa dan orang tua Muslim, diikut protes balik oleh siswa Hindu. Para pengkritik larangan mengatakan, itu adalah cara lain untuk meminggirkan komunitas Muslim yang menyumbang sekitar 13 eprsen dari 1,35 miliar penduduk India yang mayoritas Hindu.

Sementara itu, pemimpin Vishva Hindu Parishad (VHP), afiliasi dari RSS, organisasi induk BJP, mengatakan mereka telah meminta larangan jilbab di negara bagian asal PM Narendra Modi di Gujarat.

Selain itu, mereka juga akan segera menulis surat ke negara bagian terpadat di negara itu, Uttar Pradesh untuk hal yang sama. Diketahui, BJP berkuasa di kedua negara bagian.

"Jilbab tidak diperbolehkan di Tentara, Polisi dan kantor-kantor pemerintah. Lalu mengapa desakan jilbab di sekolah dan perguruan tinggi. Ini adalah upaya untuk meningkatkan ketegangan komunal?" tukas sekretaris VHP Gujarat Ashok Raval.

Terkait hal ini, Menteri Pendidikan Gujarat Jitu Vaghani menolak berkomentar. Seorang menteri negara dan seorang birokrat, berbicara dengan syarat anonim, mengatakan tidak ada rencana segera untuk melarang jilbab di sekolah-sekolah.

Setali tiga uang, pejabat di Uttar Pradesh, di mana BJP mempertahankan kendali dalam pemilihan negara bagian baru-baru ini, menolak berkomentar dengan mengatakan keputusan hanya akan diambil oleh pemerintahan berikutnya, yang seharusnya sudah ada dalam beberapa hari.

Terpisah, Ayesha Hajeera Almas, yang telah menantang larangan Karnataka di pengadilan dan sekarang mempertimbangkan untuk mendekati pengadilan tertinggi negara itu agar larangan itu dibatalkan, mengatakan ada ketakutan nyata, larangan hijab sekarang akan berlaku secara nasional.

Gadis berusia 18 tahun itu mengatakan, dia tidak bersekolah sejak akhir Desember setelah pihak berwenang melarang gadis-gadis Muslim mengenakan jilbab, bahkan sebelum larangan di seluruh negara bagian datang pada awal Februari.

"Semakin terasa, kami merasa hidup di India di mana warganya tidak diperlakukan sama," tutur Almas dari distrik Karnataka di Udupi, tempat protes dimulai.

"Saya berjuang untuk diri saya sendiri, berjuang untuk saudara perempuan saya, berjuang untuk agama saya. Saya takut akan ada perubahan seperti ini di seluruh negeri. Tapi saya harap itu tidak terjadi," harapnya.