Buntut Harga Pangan Melambung Tinggi, DPR Minta Kemendag Perbaiki Tata Niaga Pangan
JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR, Intan Fauzi, meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk memperbaiki tata niaga pangan agar kejadian harga pangan melambung tinggi tidak terjadi lagi. Intan percaya jika permasalahan seperti ini harus segera diselesaikan untuk kemaslahatan masyarakat.
“Kemendag harus hadir untuk memperbaiki tata niaga pangan, karena akar permasalahan di hulu ini harus diselesaikan, sehingga rakyat tidak terbebani dari tahun ke tahun," ujar Intan, dikutip VOI dari situs parlemen, Sabtu 12 Maret.
Tak hanya itu, Intan juga meminta Kemenko Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perindustrian untuk memetakan kebutuhan pangan data nasional.
"Baru selanjutnya menilik pasokan domestik yang tersedia untuk mengalokasikan impor bahan pangan yang dibutuhkan," imbuhnya.
Lebih jauh ia meminta kolaborasi antara Bulog (Badan Urusan Logistik), Badan Pangan Nasional, dan BUMN holding pangan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan pangan, sehingga distribusi dari principal hingga ke tingkat retail dapat terintegrasi dengan baik.
Baca juga:
- Atasi Kelangkaan Minyak Goreng, Menteri Erick Thohir Minta BUMN Lakukan Ini
- Kabar Baik akan Ada 24 Ton Minyak Goreng Dijual Rp11.500 per Liter di Yogyakarta
- Said Didu Minta Jokowi Ambil Alih: Mendag Tidak Mampu Selesaikan Krisis Minyak Goreng
- Mendag Lutfi Imbau Masyarakat Jangan Panic Buying: Tidak Usah lah Beli Sampai 2-3 Karton Minyak Goreng
Di sisi lain, Intan menyoroti eksportir pangan yang ada di Indonesia. Dia berharap eksportir untuk menaati aturan di Indonesia. Menurut legislator dapil Jawa Barat VI itu, eksportir harus tetap bisa memenuhi pasokan pasar dalam negeri, namun jika tidak patuh, maka pemerintah harus berani melakukan tindakan tegas.
"Jika tidak patuh kepada ketentuan regulasi, maka cabut izin usahanya. Sementara, regulasi impor perlu disiapkan dalam waktu dekat, karena memang kita masih ketergantungan kepada bahan pangan impor, sehingga permasalahan ketergantungan impor tidak terus membebani rakyat,” tegas Intan.