Jokowi: Mahkamah Agung Berperan Krusial Kasih Kepastian Hukum serta Efek Jera Bagi Koruptor dan Mafia Hukum
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan peran Mahkamah Agung (MA) sebagai pengawal keadilan melalui kebijakannya sangat krusial.
Hal ini disampaikan Jokowi saat menyampaikan sambutannya di Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2021 pada Selasa, 22 Februari.
Eks Gubernur DKI Jakarta itu menyebut, dari berbagai kebijakan yang diambil MA, masyarakat kemudian merasakan keadilan hukum. Sementara para koruptor dan mafia hukum kerap mendapatkan efek jera atas perbuatan mereka.
"Peran Mahkamah Agung sebagai pengawal keadilan sangat krusial dalam mendukung transformasi Indonesia yang menghasilkan landmark decision," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden.
"Yang memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat, yang memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi para pelaku usaha dan investor, yang melindungi aset aset negara dan aset-aset publik lainnya serta memberikan efek jera bagi koruptor dan mafia-mafia hukum yang menciderai rasa keadilan," imbuhnya.
Meski begitu, Presiden Jokowi ingin Mahkamah Agung terus melakukan upaya strategis dalam mengurangi hambatan hukum demi mempercepat pembangunan ekonomi.
Ada beberapa cara yang disinggungnya, yaitu melakukan percepatan penanganan perkara perdata melalui mekanisme gugatan sederhana, mendorong konsistensi putusan, dan melakukan reformasi pelaksanaan putusan.
Selain itu, Jokowi juga meminta agar model alternatif penyelesaian perkara dilakukan demi efisiensi. Salah satunya, dengan mengedepankan mediasi dan restorative justice.
Baca juga:
- Kepala Badan Otorita Bisa Rangkap Jabatan Menteri, Siapa?
- Kepala Badan Otorita Bisa Rangkap Jabatan Menteri, Siapa?
- Sindiran PKS Soal Tingginya Kepuasan Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf: Coba Disurvei Setelah Permenaker 2/2022
- Jokowi Panggil Airlangga dan Menaker Ida, Minta Aturan JHT Direvisi Agar Pencairan Lebih Mudah
"Model-model alternatif penyelesaian perkara perlu diterapkan untuk mengurangi beban pengadilan," tegasnya.
"Mengedepankan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata, mengedepankan restorative justice untuk perkara pidana serta proses dialog yang melibatkan pelaku korban dan pihak terkait secara profesional, transparan, dan akuntabel agar penegakan hukum yang berkeadilan dapat terwujud," ungkap Jokowi.
Terakhir, Jokowi berpesan agar Mahkamah Agung konsisten memperkuat akses keadilan bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan penyandang disabilitas di setiap pengadilan. Semua langkah ini harus dilakukan MA demi mewujudkan kesejahteraan dan kestabilan sosial di tengah masyarakat.
"Kami meyakini upaya penegakan hukum yang efektif oleh Mahkamah Agung akan berkontribusi mewujudkan kesejahteraan dan kestabilan sosial, memperkuat sistem demokrasi dan mempercepat transformasi menuju Indonesia maju yang kita cita-citakan," pungkasnya.