Tolak Laporan Anies soal APBD DKI 2019, 4 Fraksi DPRD Walk Out
JAKARTA - Empat fraksi DPRD DKI Jakarta keluar dari ruang rapat paripurna (walk out) saat penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD DKI tahun anggaran 2019.
Dalam rapat tersebut, perwakilan Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2ABPD).
Tak lama, Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Basri Baco menyampaikan interupsi. Baco menuturkan, laporan pertanggungjawaban APBD 2019 bermasalah karena Pemprov DKI tidak melaksanakan rekomendasi yang didapat DPRD dari reses ke lapangan.
"Sudah satu tahun kita dilantik di sini, banyak juga aspirasi yang kita sampaikan tidak diwujudkan dengan eksekutif. Hak anggota dewan sebagai alat untuk membantu masyarakat bawah terkait usulan-usulan juga tidak diakomodir," kata Baco di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin, 7 September.
Tak lama, Baco beserta fraksinya meninggalkan ruangan. "Kami tidak melihat adanya niat baik dari eksekutif untuk menjalankan hasil reses. Karena itu, Fraksi Golkar izin untuk walk out," lanjut dia.
Kemudian Sekretaris Fraksi PAN Oman Rakinda juga menyatakan menolak pengesahan laporan pertanggungjawaban APBD 2019. Kata Oman, Pemprov DKI tidak menampilkan data yang jelas terkait penggunaan anggaran.
Menurut Oman, DPRD membutuhkan detail pengeluaran anggaran untuk memenuhi asas transparansi. Sebab, ada sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) sebesar Rp1,2 triliun yang harus diperjelas.
"Selain masalah transparansi, alasan kedua yang membuat kami harus menolak yakni, karena masih banyak aspirasi dewan yang belum didengarkan. Kami menyerap banyak aspirasi lewat reses. Salah satu cara kami mengajukan suara rakyat ya lewat laporan reses. Tapi tidak ada yang masuk," ujar Oman.
Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anthony Winza juga menganggap anggota dewan tidak diakomodir dalam memberikan pendapat di rapat paripurna. Ia juga menyatakan menolak laporan dari Anies itu.
"PSI juga menolak tentang pertanggungjawaban APBD 2019," kata Anthony.
Dilanjutkan, anggota fraksi Nasdem DPRD DKI Hasan Basri menyatakan kekecewaan terhadap Pemprov DKI. Sependapat dengan pernyataan fraksi lain, Hasan menganggap Anies dan jajarannya tidak mengindahkan hasil reses DPRD. "Sudah tiga kali reses tidak pernah diakomodir oleh pimpinan eksekutif," tutur Hasan.
Dengan demikian, ada empat fraksi yakni Golkar, PAN, PSI, dan Nasdem yang memutuskan walk out dari ruang rapat paripurna dan kembali ke ruangan fraksi masing-masing.
Meski begitu, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi memutuskan untuk mengesahkan rancangan peraturan daerah mengenai pertanggungjawaban APBD setelah diwarnai interupsi tersebut.
"Anggota dewan yang masih ada dalam rapat paripurna ada 50 orang. Secara keputusan, ini sah. Saya ingin menanyakan apakah raperda tentang pertanggungjawaban APBD 2019 untuk ditetapkan jadi peraturan daerah dapat disetujui?" tutur Prasetio.
Sisa anggota dewan yang masih hadir dalam ruangan berseru menyetujui raperda tersebut. Prasetio lalu mengetok palu menandakan pengesahannya.