Hipmi Sulteng: Segala Pendapat tentang IKN Harus Disampaikan dengan Bahasa yang Santun dan Logis
JAKARTA - Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) meminta seluruh pihak menyampaikan tanggapan tentang ibu kota negara (IKN) dengan cara-cara dan bahasa-bahasa yang santun dan logis.
Menurut Ketua BPD HIPMI Sulteng Nadir Badjamal perdebatan perbedaan pendapat harus dengan cara yang santun dan logis, berdasarkan data dan analisis.
"Perdebatan perbedaan pendapat boleh tapi dengan cara-cara yang santun dan logis berdasarkan data dan analisa. Tentunya untuk membangun sebuah daerah perlu afirmasi kebijakan juga yang dilakukan atau dicontohkan oleh Bapak Presiden Jokowi," kata Nadir Badjamal, dikutip dari Antara, Selasa 25 Januari.
Pemindahan IKN tidak hanya soal bangunan fisik, tetapi menjadi wujud keseriusan Indonesia dalam mendorong keramahan lingkungan di mana energi hijau menjadi yang utama, sehingga sudah seharusnya disertai dengan dukungan pelbagai pihak.
Selain itu, turut dalam dalam pemindahan ibu kota negara akan memberi dampak besar bagi daerah-daerah yang berpotensi menjadi penyangga kebutuhan pangan, maupun industri bagi masyarakat di wilayah ibu kota negara yang baru.
Karena hal itu, dinilainya sebagai salah satu wujud dari pemerataan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
"Karena jika ingin menyampaikan penolakan jangan sampai menghina atau rasis, hati-hati dalam menyampaikan pendapat, kami selaras dengan BPP HIPMI tegas mendukung percepatan pembangunan IKN INI," katanya.
Nadir optimistis, pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara di Kaltim, tepatnya di antara Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara akan membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, termasuk berimbas secara tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulteng.
Baca juga:
Sebab, secara tidak langsung ibu kota akan memunculkan banyak peluang usaha baru, serta mendatangkan investasi mancanegara.
"Secara geografis Sulteng sangat dekat, di sini ada Kawasan Ekonomi Khusus(KEK), karenanya kami menyarankan agar pemindahan ibu kota juga tetap melibatkan peran pelaku usaha dan UMKM baik di wilayah pulau Kalimantan maupun daerah sekitarnya seperti Sulawesi," katanya.
Seluruh jajaran HIPMI Sulteng siap bersinergi dengan pemerintah dan pelaku usaha di Kalimantan untuk pembangunan IKN Nusantara.
"Seluruh anggota HIPMI Sulteng siap bersinergi dengan pemerintah dan pelaku usaha di Kalimantan untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Negara," tutupnya.