Krisis Batu Bara Alarm Bagi Pemerintah untuk Gunakan Sumber Energi Lain, Pengamat: Harga Masih Jadi Kendala
JAKARTA - Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menyebut, masalah kekurangan pasokan batu bara bukan hal baru. Untuk itu Mamit menilai, krisis ini bisa menjadi alarm bagi pemerintah untuk mengganti batu bara dengan energi lainnya.
Meski begitu, ia menyebut batu bara masih merupakan sumber energi primer yang paling murah.
"Kita memang punya solusi energi yang cukup melimpah, hanya saja masih ada kendala harga sehingga belum memungkinkan,"ujar Mamit kepada VOI, Jumat, 8 Januari.
Melihat krisis cadangan batu bara yang dialami Indonesia, Mamit menganggap hal ini sebagai pembelajaran sekaligus pukulan telak bagi pengusaha yang terdampak. Selain menimbulkan kerugian cukup besar dari sisi ekonomi juga dari sosial di masyarakat jika sampai terjadi black out.
"Bagi pemerintah, jelas ini merugikan dari sisi penerimaan. Hanya saja kerugian ekonomi dan sosial di masyarakat jauh lebih besar jika bandingkan kerugian negara dari penerimaan," imbuhnya.
Baca juga:
- Putri Mahkota Swedia Positif COVID-19: Pernah Terinfeksi, Sudah Divaksinasi Lengkap, Alami Gejala Flu
- Jika Dokumen Kependudukan Tak Lagi Terpakai, Musnahkan dan Jangan Dijual Kiloan
- Satgas TNI Yonif 412 Bangun 6 Menara Lonceng Gereja di Papua
- Sebanyak 33 Ekor Penyu Hijau Hasil Pengagalan Upaya Penyelundupan Akhirnya Dilepas di Pantai Kuta Bali
Mamit melanjutkan, PLN juga harus berbenah dari sisi kontrak dan pembayaran mereka kepada pemasok sehingga pemasok juga senang dan mendapatkan kepastian.
Mamit meminta pemeritah mengevaluasi kembali aturan DMO dan tegas dalam memberikan sanksi bagi perusahaan yang gagal memasok batu bara bagi kebutuhan energi dalam negeri.
"Pemerintah juga harus mengevaluasi aturan terkait dengan DMO ini. Perlu adanya sistem punishment and reward bagi para pemasok batu bara ke PLN," pungkasnya.