Ceramah Bahar Smith yang Diduga Mengandung Ujaran Kebencian Dilakukan di Kecamatan Margaasih, Bandung
JABAR - Tim Penyidik Gabungan Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat menyatakan kasus ujaran kebencian yang melibatkan Bahar Smith diduga terjadi di Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Kasus ujaran kebencian itu diduga terjadi dalam kegiatan ceramah yang dihadiri Bahar Smith (BS). Adapun penyidikan itu bermula adanya unggahan video di sebuah akun YouTube.
"Berawal dari adanya ceramah BS pada tanggal 11 Desember 2021 di Margaasih, Kabupaten Bandung, yang diunggah akun YouTube dan kemudian disebarkan dan, ditransmisikan sehingga viral di media sosial," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Kombes Arief Rachman di Polda Jawa Barat, Antara, Jumat, 31 Desember.
Meski begitu, pihaknya belum menyebutkan materi apa yang menjadi duduk perkara adanya penyidikan ujaran kebencian tersebut.
Dengan adanya penyidikan tersebut, kata dia, pihaknya bakal melakukan pemeriksaan sejumlah saksi, termasuk Bahar Smith. Dia memastikan Bahar Smith telah menerima surat pemanggilan pada Kamis kemarin.
Baca juga:
- Dugaan Ujaran Kebencian Bahar Smith Naik ke Penyidikan, Polda Jabar Periksa 34 Saksi Termasuk Ahli Agama
- 'Drama' Peningkatan Kasus Bahar bin Smith ke Penyidikan
- Wakapolda Jabar Pastikan Bahar Smith Sudah Terima Surat Panggilan Pemeriksaan
- Kompleks RS Kariadi Semarang Terbakar, Sejumlah Mobil Pemadam Kebakaran Diterjunkan
"Rencana tindak lanjut tentunya kami simultan, tim terus bekerja untuk melakukan pemeriksaan lainnya yang relevan dengan tindak pidana yang terjadi," kata Arief.
Adapun penyidikan tersebut didasari adanya Laporan Polisi Bernomor B 6354/12/2021 SPKT PMJ 2021 yang dilayangkan ke Polda Metro Jaya. Sedangkan penyidikan dilanjutkan Polda Jawa Barat karena lokasi diduga berada di wilayah hukum Jawa Barat.
Pada penyidikan tersebut, polisi menerapkan Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau Pasal 14 dan Pasal 15 UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.