Luhut ke Bekas Pejabat yang Kritik Diskresi Karantina: Tidak Arif, Kita Tahu Apa yang Harus Dilakukan

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta jangan ada pihak yang mengadu domba soal diskresi karantina pejabat negara, orang terpandang, dan rakyat biasa.

Menurut Luhut, diskresi karantina yang diberikan kepada pejabat negara berlaku universal. Diskresi, lanjutnya, diberlakukan tidak hanya di Indonesia.

"Apa pun mengenai perjalanan, ada diskresi kepada eselon 1 dan seterusnya, itu diberikan berlaku universal. Bukan hanya di Indonesia. Kenapa? Karena mekanisme bernegara itu harus tetap jalan. Tapi tentu dengan pengawasan yang ketat. Jadi jangan dibentrokkan, diadu-adu antara pejabat pemerintah, antara orang berada, dengan rakyat biasa," kata Luhut dalam konferensi pers virtual, Senin, 27 Desember.

Tanpa menyebut nama, Luhut lalu menyindir seorang mantan pejabat negara yang sebelumnya mempertanyakan soal perlakuan berbeda kebijakan karantina terhadap pejabat dan rakyat biasa.

"Saya kira itu tidak arif kalau ada mantan pejabat bicara seperti itu. Kita tahu apa yang harus kita lakukan saat ini dengan pengalaman kita selama ini. Kita akan memberikan yang terbaik buat Republik ini," beber Luhut. Koordinator PPKM Jawa-Bali ini tidak menjelaskan kepada siapa sindiran itu ditujukan.

Luhut tak menyinggung mantan pejabat yang ia maksud. Namun, salah satu mantan pejabat yang mempermasalahkan dispensasi karantina ini adalah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Melalui akun Twitternya, Susi mempertanyakan kenapa pejabat boleh melakukan karantina di rumah, sementara masyarakat biasa harus karantina terpusat atau hotel.

"Mohon pencerahan, kenapa pejabat &orang penting boleh karantina di rumah sendiri ??Kenapa masyarakat tidak boleh karantina di rumah sendiri ??Kenapa yg boleh berhemat atau jadi pelit cuma pejabat /vip??Kenapa masyarakat tidak boleh berhemat/ pelit ??kenapa cara karantina berbeda," cuit @susipudjiastuti.