Mundurnya Wabup Nduga Dianggap Hanya Manuver Politik
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menduga terdapat sesuatu di balik sikap Wakil Bupati Nduga Wentius Nimiangge yang memilih mundur dari jabatannya. Menurut Mahfud, mundurnya Wentius bisa saja berkaitan dengan manuver politik.
"Kalau itu benar, bisa saja itu manuver politik," katanya, saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 26 Desember.
Mantan Ketua MK ini mengaku, tidak asing dengan praktik pemimpin daerah yang meminta mundur demi melancarkan manuver politik. Praktik itu acap kali terjadi di Pulau Jawa. Mahfud menegaskan, dirinya tidak ingin berpolemik panjang atas mundurnya Wentius.
"Itu biasa saja. Jadi, tidak usah mengatakan bahwa di sana sudah terjadi hal luar biasa, sampai wakil bupatinya mengundurkan diri. Saya kira itu bagian dari manuver politik. Biasa saja," jelasnya.
Sementara itu Wakil Presiden, Ma'ruf Amin menyatakan, terkait mundurnya Wentius, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan memproses lebih lanjut.
Terkait kondisi kemanan di Papua, Wapres menjelaskan, pemerintah akan menerjunkan aparat keamanan selama situasi belum kondusif. Selain keamanan, Wapres menegaskan pemerintah akan berupaya untuk mengembalikan situasi di Papua melalui sektor sosial, ekonomi, dan pendidikan.
Sekadar informasi, Wentius Nimiangge mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Nduga, Papua. Menurut Wentius, permintaan mundur itu telah diketahui Bupati Nduga Yairus Gwijangge.
Wentius melepas jabatannya karena mengaku tak sanggup melihat sejumlah kekerasan hingga pembunuhan yang menimpa warga sipil semenjak terjadi konflik di Nduga. Bahkan, sehari jelang Natal, dia masih mengurusi jenazah warganya, termasuk ajudan dan sopirnya yang diduga tewas kena tembak.
Sejak konflik Nduga meletus Desember 2018, korban terus berjatuhan. Wentius mengungkapkan kekecewaannya, terhadap pemerintah dalam merespons konflik di Kabupaten Nduga yang telah terjadi sekian lama. Ia mengaku, telah bertemu dengan menteri sampai presiden, tetapi hingga kini suaranya tidak didengar.