Pemkot Palu Jadikan 33 Kelurahan Lokus Penanganan Kekerdilan Anak
PALU - Pemerintah Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah menjadikan 33 dari 46 kelurahan di kota itu sebagai lokus penanganan kasus kekerdilan anak atau stunting di tahun 2022 mendatang.
"Tahun depan Palu menjadi salah satu dari tujuh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah menjadi lokus penganan kekerdilan anak, oleh karena itu pemerintah setempat sedang menyiapkan rancangan program," kata Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Palu Indrawati yang dihubungi di Palu, Antara, Rabu, 15 Desember.
Untuk percepatan penurunan kasus stunting ke depan pihaknya akan melakukan intervensi dengan pendekatan 11 indikator. Diantaranya cakupan ibu hamil mendapat bantuan makanan tambahan (BMT), lalu cakupan ibu hamil mendapat tablet tambah darah.
Selanjutnya, balita dengan berat badan ringan juga akan mendapat intervensi BMT, jumlah kunjungan ibu hamil dan balita di Posyandu, cakupan ibu hamil melakukan kegiatan pemeriksaan secara lengkap sebagaimana instruksi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bahwa pemeriksaan lengkap dilakukan sebanyak enam kali.
"Intervensi lainnya yakni pemberian vitamin A kepada anak setahun dua kali sesuai arahan Kemenkes. Kemudian untuk cakupan bayi nol sampai dengan 11 bulan mendapat layanan vaksinasi dasar termasuk layanan pemberian tambahan zat besi bagi balita mengalami diare serta layanan ini hamil saat nifas," ujar Indrawati.
Ia memaparkan, upaya percepatan penanganan kekerdilan dilaksanakan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai bidang masing-masing.Oleh karena itu, kerja simultan dibutuhkan dalam percepatan ini agar capaian kinerja ke depan memberikan hasil yang baik.
Selain itu, katanya, Pemkot Palu melakukan pendekatan konvergensi pencegahan dan penanggulangan kekerdilan.
Baca juga:
- Moeldoko Risau: Bahasa di Media Sosial Sudah Jauh dari Karakter Bangsa
- Ketemu Dubes Jerman, Moeldoko: Indonesia Punya Komitmen Kuat pada Isu Perbaikan Lingkungan
- KSP Moeldoko Apresiasi Baleg DPR Setujui RUU TPKS jadi Inisiatif Parlemen
- Wabup Bengkalis Pamer Produk Madu Hitam ke Ganjar, Lebahnya dari Pati Jateng
"Dari 20 indikator, 11 diantaranya ada di Dinas Kesehatan. Data Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Palu menyebutkan keluarga berpotensi stunting di Palu cukup besar, sehingga upaya pencegahan harus masif dilakukan," ungkap Indrawati.
Ia menambahkan, target pemerintah setempat pada tahun 2031 Palu nol stunting, dengan target ini diharapkan lebih memotivasi instansi meningkatkan upaya penanganan dengan cepat dan tepat.
"Pemkot sangat optimis kasus ini tertangani dengan baik, agar Palu bebas stunting dan masyarakat hidup lebih sehat," katanya.