Firli Bahuri: Jangan Ada Lagi Korupsi Terkait Izin Investasi dan Usaha!

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan kepala daerah tidak melakukan praktik korupsi yang berkaitan dengan perizinan investasi dan usaha. Ia mengatakan semua pihak harus menyadari investasi adalah unsur penting dalam proses menumbuhkan perekonomian.

Peringatan ini disampaikannya dalam Seminar Nasional Transformasi Perizinan Berbasis Risiko pada Sektor Tambang. Kegiatan tersebut digelar di Aula Bahteramas Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara pada Rabu, 1 Desember.

"KPK berharap tidak ada lagi tindak pidana korupsi terkait perizinan investasi dan usaha," kata Firli seperti ditayangkan di YouTube KPK RI.

Firli menegaskan praktik rasuah merampas hak masyarakat dan merupakan kejahatan serius. Selain itu, tindakan tersebut dapat membuat perekonomian negara merugi.

Karenanya dia berharap kepala daerah menjalankan peranannya dalam menjamin kepastian kemudahan investasi dan izin usaha. Penyebabnya, Firli bilang, dua hal tadi berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi di Tanah Air.

"Hal ini penting karena faktor pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh belanja APBN/APBD, konsumsi masyarakat, dan investasi," tegas eks Deputi Penindakan KPK tersebut.

Firli menjelaskan KPK menerapkan tiga strategi pemberantasan korupsi yaitu melalui pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Dengan strategi ini, Firli berharap tidak ada lagi praktik korupsi di Tanah Air.

"Pendidikan masyarakat menjadi penting karena KPK ingin ikut berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui pendidikan kita tanamkan nilai-nilai antikorupsi, kita bangun karakter dan budaya antikorupsi. Dari budaya, akan terbentuk peradaban antikorupsi," pungkasnya.