Menteri Teten: Ruang Usaha di Bandara, Stasiun, Pelabuhan, hingga Rest Area Harus 30 Persen Diisi UMKM
JAKARTA - Pemerintah terus mendukung usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bangkit dari tekanan pandemi COVID-19. Adapun, salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memasukkan produk UMKM dalam daftar belanja pemerintah.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM), Teten Masduki mengatakan bahwa realisasi belanja pemerintah terhadap produk UMKM telah mencapai 70 persen dari target Rp447,28 trliun.
"Sekarang untuk mempercepat proses ini, 40 persen pengadaan barang dan jasa pemerintah baik pemerintah pusat daerah juga harus menyerap produk UMKM," tuturnya dalam acara Launching Etalase Digital Produk UMKM Ber-SNI, Selasa, 30 November.
Teten juga mengatakan bahwa dukungan lain yang diberikan melalui penyediaan infrastruktur publik kepada UMKM. Misalnya di pelabuhan, bandara, stasiun kereta api dan rest area harus menyediakan untuk UMKM.
"Itu 30 persen ruang usaha di sana harus untuk UMKM," ucapnya.
Tak hanya itu, kata Teten, pemerintah juga membuat skema kerja sama antara usaha besar dengan melibatkan UMKM. Saat ini, ada skema yakni dengan badan usaha milik negara (BUMN) dan pihak swasta.
Baca juga:
"Misalnya dengan IKEA, Uniqlo, MNC Group, dan lainnya. Supaya produk UMK kita menjadi bagian dalam rantai pasok BUMN maupun juga swasta," tuturnya.
Kata Teten, pemerintah juga sedang mendorong peningkatan kompetensi UMKM ekpsor.
"Kami bekerja sama dengan sekolah ekpsor Sipo, Prasetiya Mulya, Universitas Padjadjaran, IPB. Ini khusus Padjadjaran dan IPB untuk UMKM yang berbasis agro," ucapnya.
Menurut Teten, cara ini dilakukan untuk meningkatkan sejumlah produk UMKM yang diekspor. Webab saat ini produk ekspor UMKM Indonesia masih dibawah ekspor Migas atau komoditas sumber daya alam lainnya.