Terpilih Kembali Menjadi PM Swedia, Magdalena Andersson Siap Jalani Pemerintahan Minoritas

JAKARTA - Perdana Menteri wanita pertama Swedia Magdalena Andersson diangkat kembali pada Hari Senin, beberapa hari setelah dia berhenti di tengah gejolak politik dan hanya menjabat selama beberapa jam saja.

Anggota parlemen secara tipis memilih perdana menteri untuk kedua kalinya dalam waktu kurang dari seminggu, setelah dia menetapkan rencana untuk pemerintahan minoritas yang hanya terdiri dari Partai Sosial Demokrat pendukungnya.

Mantan Menteri Keuangan Swedia ini telah memenangkan pemungutan suara yang sama pada Hari Rabu pekan lalu, tetapi menyerah beberapa jam kemudian setelah mitra koalisi junior meninggalkan pemerintah karena suara anggaran yang hilang.

"Seperti semua pemerintah minoritas, kami akan mencari kerja sama dengan partai lain di parlemen, dan saya melihat peluang bagus untuk melakukannya," ujar PM Andersson, mengutip Reuters 29 November.

Untuk diketahui, dari total 349 kursi di Parlemen Swedia, Partai Sosial Demokrat yang mendukungnya memiliki 100 kursi.

"Sosial Demokrat memiliki kelompok partai terbesar di parlemen dengan selisih yang lebar. Kami juga memiliki tradisi kerjasama yang panjang dengan pihak lain dan siap melakukan apa yang diperlukan untuk memimpin Swedia maju." paparnya.

Pemimpin Partai Moderat oposisi sayap kanan, Ulf Kristersson, menggambarkan pemerintahan yang akan datang sebagai 'pemerintah sementara sembilan bulan', mengatakan tidak akan dapat mencapai banyak hal menjelang pemilihan yang dijadwalkan pada September 2022.

Mengutip BBC, dalam pemungutan suara Senin di parlemen Swedia, Riksdag, 101 dari 349 anggotanya memilih ya, 75 abstain dan 173 memilih tidak. Untuk diangkat menjadi perdana menteri di bawah sistem politik Swedia, seorang kandidat hanya perlu menghindari suara mayoritas yang menentang mereka.

PM Andersson harus memimpin salah satu pemerintahan terlemah Swedia dalam beberapa dekade terakhir, dan mengatur anggaran yang sebagian dirumuskan oleh tiga partai oposisi, termasuk Demokrat Swedia yang anti-imigrasi, yang keuntungannya selama dekade terakhir terletak di jantung kekacauan politik Swedia.

Parlemen mengadopsi amandemen anggaran yang diajukan oleh oposisi pekan lalu yang sangat mengubah rencana pengeluaran pemerintah.

Sementara, Partai Sosial Demokrat telah berkuasa sejak 2014 didukung oleh partai-partai yang disatukan oleh keinginan mereka untuk mencegah Demokrat Swedia mempengaruhi kebijakan.

Oposisi tengah-kanan telah berjuang untuk mengumpulkan cukup suara untuk membentuk pemerintahan mayoritas dan jajak pendapat menunjukkan mungkin ada sedikit perubahan dalam kalkulus politik dalam pemilihan berikutnya.

Untuk diketahui, PM Anderson akan menghadapi tantangan besar. Kekerasan geng melanda pinggiran kota-kota besar. Layanan kesehatan nyaris tidak mengatasi pandemi dan perlu diperkuat, sementara pemerintah perlu mengelola transisi yang dijanjikan ke ekonomi nol-emisi.

Selain itu, tanpa dukungan dari partai lain, PM Andersson akan berjuang untuk meloloskan undang-undang di parlemen.