Pemimpin Taliban: Afghanistan Tidak akan Mencampuri Urusan Internal Negara Lain
JAKARTA - Penjabat Perdana Menteri Afghanistan Mullah Mohammad Hassan Akhund berjanji pada Hari Sabtu, pemerintah yang dipimpin Taliban tidak akan ikut campur dalam urusan internal negara-negara asing.
Selain itu, Mullah Mohammad Hassan Akhund juga mendesak badan amal internasional untuk terus menawarkan bantuan untuk Afghanistan, menjelang pertemuan minggu depan antara Amerika Serikat dan Taliban di Doha.
Pesan itu datang selama pidato audio Mullah Hassan di televisi pemerintah, yang merupakan pidato pertamanya kepada negara itu sejak Taliban merebut kekuasaan pada Agustus lalu.
"Kami meyakinkan semua negara, kami tidak akan ikut campur dalam urusan internal mereka, ingin memiliki hubungan ekonomi yang baik dengan mereka," kata Mullah Hassan dalam pidato hampir 30 menit dikutip dari Daily Sabah 28 November.
Taliban merebut kekuasaan pada 15 Agustus setelah menggulingkan pemerintah yang didukung AS sebelumnya, ketika Washington buru-buru menarik pasukannya dari negara itu setelah perang 20 tahun.
Rezim Taliban sebelumnya digulingkan dalam invasi pimpinan AS setelah serangan 9/11 di AS yang dilakukan oleh Al-Qaida, yang pendirinya Osama bin Laden tinggal di Afghanistan pada saat itu.
Mullah Hassan adalah seorang veteran Taliban, rekan dekat dan penasihat politik Mullah Omar, pendiri gerakan dan pemimpin tertinggi pertamanya. Dikatakan berusia 60-an, Hassan menjabat sebagai menteri luar negeri dan wakil perdana menteri dalam rezim gerakan sebelumnya antara 1996-2001.
Dia ditempatkan dalam daftar sanksi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terkait dengan "tindakan dan kegiatan" Taliban.
Sementara itu, pemerintahan Mullah Hassan menghadapi serangkaian tantangan, khususnya menghidupkan kembali ekonomi negara yang bobrok setelah ditinggalkan bantuan internasional, yang dulunya merupakan 75 persen dari anggaran nasional di bawah pemerintah yang didukung AS sebelumnya.
"Kami meminta semua organisasi amal internasional untuk tidak menahan bantuan mereka dan membantu bangsa kami yang kelelahan, sehingga masalah rakyat dapat diselesaikan," ujar Mullah Hasan.
Baca juga:
- Varian Baru COVID-19 Asal Afrika Selatan Dinamai Omicron, WHO Minta Tidak Terburu-buru Terapkan Pembatasan
- Peringatkan Moskow Jangan Coba-coba Serang Ukraina, NATO Sebut Konsekuensi Ditanggung Rusia
- Prihatin Ancaman China dan Korea Utara, PM Jepang Sebut Pentingnya Kemampuan Menyerang Pangkalan Militer Musuh
- Baru 12 Jam Menjabat, PM Wanita Pertama Swedia Magdalena Andersson Mengundurkan Diri
Untuk diketahui, inflasi dan pengangguran telah melonjak di Afghanistan, sementara sektor perbankan negara itu telah runtuh sejak pengambilalihan Taliban.
Krisis keuangan diperparah setelah Washington membekukan aset simpanan Afghanistan sekitar 10 miliar dolar AS, diikuti dengan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) menghentikan akses Afghanistan ke pendanaan.
Badan-badan bantuan PBB telah memperingatkan bahwa krisis kemanusiaan besar sedang berlangsung di Afghanistan, dengan lebih dari setengah dari 38 juta penduduk negara itu diperkirakan akan menghadapi kelaparan musim dingin ini.
Situasi yang memburuk dengan cepat telah memaksa warga Afghanistan untuk menjual barang-barang rumah tangga mereka untuk mengumpulkan uang untuk makanan dan kebutuhan pokok lainnya, dengan mata uang lokal jatuh dan harga meroket.