Puan Maharani Soroti Kawin Kontrak Respons Perempuan di Cianjur Tewas Disiram Air Keras oleh Suami WNA
JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani menyoroti maraknya kasus kawin kontrak di Indonesia yang pada akhirnya menimbulkan kekerasan terhadap perempuan.
Karena itu, Puan meminta Pemerintah memberi jaminan perlindungan terhadap perempuan, termasuk mereka yang terlibat pada praktik-praktik kawin kontrak.
"Tewasnya perempuan asal Cianjur, Sarah yang disiram air keras oleh suami kontraknya menjadi potret pedih kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Ini menjadi tamparan untuk kita bersama betapa perlindungan kepada kaum perempuan masih sangat minim," kata Puan Maharani dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa, 23 November.
Puan menekankan praktik kawin kontrak bermodus nikah siri memiliki risiko tinggi terjadinya kekerasan terhadap perempuan.
Menurut dia, meskipun banyak kejadian kekerasan, namun praktik kawin kontrak, khususnya dengan warga negara asing (WNA) masih saja terus terjadi.
"Padahal praktik kawin kontrak ini sangat rentan menjadikan perempuan sebagai korban," ujarnya.
Puan Maharani lantas mengutip laporan Komnas Perempuan yang menyebutkan kasus kekerasan terhadap perempuan masih cukup tinggi, misalnya tahun 2020 terdapat 299.911 kasus, dan periode Januari-Juli 2021 tercatat ada 2.500 kasus.
Berdasarkan data tersebut, kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik, kekerasan seksual, psikis hingga ekonomi.
Baca juga:
- Satu Anggota Polri di Aceh Barat Alami Luka Tusuk saat Sergap Kelompok Penembak Pos Polisi Panton Reue
- Sempat Menghilang Usai Terlibat Kasus Mafia Tanah Nirina Zubir, PPAT Erwin Riduan Serahkan Diri ke Polda Metro
- Ragam Respons PDIP soal Arteria Dahlan yang Dimaki Wanita 'Keluarga Jenderal TNI', dari Dianggap Tak Penting sampai Diminta Damai
Karena itu, Ketua DPR meminta pemerintah serius menangani persoalan kawin kontrak, karena pencegahan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan memerlukan komitmen bersama dari berbagai kementerian dan instansi terkait.
"Pemerintah harus bisa memberi jaminan perlindungan kepada perempuan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) harus menggandeng Kementerian Agama, pemerintah daerah, bersama teman-teman Polri dan instansi terkait lainnya untuk mensosialisasikan potensi terjadinya kekerasan lewat praktik kawin kontrak," katanya.
Puan menekankan pentingnya pengawasan di daerah-daerah yang banyak ditemukannya praktik-praktik kawin kontrak, sehingga perangkat desa punya peranan penting karena merupakan perwakilan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat.
Selain itu, Puan menilai pembekalan, pembinaan, dan pengawasan juga penting dilakukan kepada para penghulu atau amil yang sering bertugas menikahkan pasangan, sehingga menjadi tugas dari Kementerian Agama (Kemenag).