Kementerian PUPR Ajak Baznas Bangun Rumah Bagi Masyarakat yang Membutuhkan

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menjajaki kerja sama terkait program penyediaan perumahan bagi masyarakat yang membutuhkan, sekaligus berupaya membuka lapangan pekerjaan dan peningkatan ekonomi.

"Kami menganggap bahwa Baznas merupakan mitra kerja yang sangat potensial dalam kegiatan pembangunan perumahan bagi masyarakat. Baik Kementerian PUPR maupun Baznas juga memiliki kesamaan program di sektor perumahan yang bisa disinergikan," ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto dalam keterangan tertulis dikutip Antara, Sabtu, 5 Februari.

Saat ini kedua belah pihak, kata dia, sedang penjajakan sektor-sektor apa saja yang bisa di kerjasamakan agar segera bisa melakukan kesepakatan kerja sama. Sejumlah kegiatan pembangunan yang cukup potensial antara lain pembangunan rumah khusus bagi masyarakat terdampak bencana alam, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni atau bedah rumah.

Selain itu, lanjut dia, tidak tertutup kemungkinan juga adanya pembangunan rumah susun di sejumlah daerah untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

"Jadi membangun infrastruktur dan rumah layak selain tugas wajib Kementerian PUPR juga menjadi amal ibadah untuk kita semua. Saya kira ini juga menjadi tujuan dari Baznas yakni mengoptimalkan pemanfaatan dana zakat untuk kepentingan masyarakat," terangnya.

Pihaknya akan terus menggandeng berbagai pihak baik Kementerian/ Lembaga (K/L), pengembang, perbankan, sektor swasta, dan masyarakat, untuk melaksanakan Program Sejuta Rumah (PSR), di tengah dana APBN yang sangat terbatas untuk memenuhi kebutuhan rumah yang terus meningkat setiap tahunnya.

Pimpinan Bidang Distribusi dan Pendayagunaan Baznas Saidah Sakwan menerangkan pihaknya siap mendukung program perumahan Kementerian PUPR. Saat ini pihaknya ingin berupaya agar masyarakat juga dilibatkan dalam proses pembangunan maupun memiliki usaha agar perekonomian mereka bisa meningkat di masa pandemi ini.

"Saat ini kami memiliki Program Rutilahu, bantuan hunian bagi korban terdampak bencana alam serta pengembangan usaha untuk masyarakat. Jika program tersebut bisa dikerjasamakan dan sinergi dengan Kementerian PUPR tentunya hasil pembangunan bisa lebih baik karena ditangani oleh ahlinya," katanya.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Perumahan menyiapkan anggaran Rp5,1 triliun pada 2022 di sektor perumahan dalam rangka meningkatkan kualitas hunian.

“Kami ingin masyarakat mendapatkan hunian layak dan berkualitas terutama bagi perumahan dengan fasilitas bantuan pembiayaan dari pemerintah. Masyarakat harus mendapatkan kualitas rumah sesuai haknya, dan pengembang tentunya juga harus memenuhi kewajibannya,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, 11 Januari.

Sementara itu Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan sejumlah program pembangunan perumahan yang akan dilaksanakan antara lain membangun rumah khusus, rumah susun, peningkatan kualitas rumah swadaya milik MBR yang belum memenuhi standar layak huni, serta penyaluran bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) untuk rumah MBR.

“Berdasarkan RPJMN 2020-2024, Pemerintah bersama para pemangku kepentingan bidang perumahan bekerja keras memastikan 70 persen rumah tangga di Indonesia menghuni rumah layak melalui penyediaan sekitar 11 juta unit rumah,” kata Iwan.

Dikatakan Iwan, pada 2022 Ditjen Perumahan mendapat alokasi anggaran sejumlah Rp5,1 triliun untuk pembangunan 1.823 unit rumah khusus, 5.141 unit rumah susun, penanganan 87.500 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik MBR, dan penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) untuk melayani 20.500 unit rumah milik MBR.