Buka Masa Sidang, Ketua DPR Minta Dewan Monitor Penanganan Gagal Ginjal Akut Hingga Tragedi Kanjuruhan

Ketua DPR Puan Maharani membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022–2023. (Nailin-VOI)

JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani menyoroti beberapa permasalahan harus menjadi fokus anggota dewan dan pemerintah saat ini. Khususnya terkait gagal ginjal akut pada anak dan ancaman subvarian Omicron XBB yang kini sudah masuk ke Indonesia.

Hal itu disampaikan Puan saat membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022–2023 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 November.

“Pemerintah harus segera melakukan langkah-langkah tanggap darurat bagi yang terdampak serta memperkuat upaya mitigasi bencana dalam menghadapi naiknya curah hujan pada akhir tahun 2022 ini,” ujar Puan dalam pidatonya.

Puan melanjutkan, bencana alam akibat cuaca ekstrem yang mengakibatkan bencana banjir dan longsor di beberapa daerah di Indonesia juga patut menjadi pantauan DPR dan pemerintah.

Kemudian, lanjut dia, soal persiapan Pemilu Serentak 2024, penegakan hukum Tragedi Kanjuruhan, serta pengelolaan dan upaya transformasi sepak bola Indonesia secara menyeluruh.

“Selanjutnya penegakan hukum kasus narkoba, dan penegakan hukum jejaring judi online yang ada di Indonesia,” ujarnya.

Puan juga meminta Pemerintah memperhatikan beberapa permasalahan yang dihadapi rakyat. Di mana, permasalahan-permasalahan tersebut kerap dikeluhkan masyarakat kepada anggota dewan yang turun ke lapangan di masa reses.

“Antara lain kenaikan harga kebutuhan pokok, kenaikan harga bahan bakar minyak, pupuk subsidi untuk petani dan pungutan liar dalam pelayanan publik,” jelas Puan.

“Harapan rakyat adalah berbagai masalah tersebut dapat segera diatasi sehingga petani mendapatkan pupuk dengan mudah, pelayanan publik yang responsif tanpa pungli, penghasilan masyarakat meningkat, dan lain sebagainya,” tambahnya.

Puan menyatakan, fungsi pengawasan DPR RI diarahkan untuk meningkatkan kinerja Kementerian dan Lembaga dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh rakyat.

“Komisi dan AKD DPR RI terkait agar dapat mendorong Kementerian dan Lembaga bekerja responsif, terukur, berorientasi menyelesaikan masalah dan komunikatif menghadapi rakyat,” kata Puan.

Oleh karena itu, mantan Menko PMK ini meminta anggota dewan agar selalu mengevaluasi pelaksanaan rekomendasi dan kesimpulan rapat kerja dengan mitra. Puan juga berpesan ahar rapat kerja dimanfaatkan untuk memperbaiki kinerja Kementerian dan Lembaga sehingga urusan rakyat dapat diselesaikan.

“Rakyat menaruh harapan kepada tugas konstitusional DPR RI untuk membuat hidupnya semakin baik. Semua harapan, aspirasi dan kritik yang telah disampaikan masyarakat saat reses agar dapat ditindaklanjuti oleh Alat Kelengkapan Dewan melalui rapat-rapat bersama dengan pemerintah dan lembaga negara terkait,” tegas Puan.

Puan menilai, DPR melalui fungsi konstitusionalnya harus terus meningkatkan kinerja Pemerintah dalam menyelesaikan urusan rakyat. Dengan begitu, menurut Puan, rakyat dapat merasakan hidupnya semakin hari semakin baik dan sejahtera.

“Komisi-Komisi terkait agar terus mempertajam monitoring dan evaluasi program pemerintah agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” kata Puan.

Disisi lain, Puan merinci, DPR RI bersama Pemerintah dan DPD RI akan menyelesaikan pembahasan sebanyak 15 Rancangan Undang Undang (RUU) yang saat ini berada dalam pembahasan Pembicaraan Tingkat I. DPR juga akan segera menetapkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2023.

“Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 sebagai acuan dalam melakukan penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang Undang oleh DPR RI dengan Pemerintah, baik RUU yang berasal dari DPR RI dan Pemerintah maupun DPD RI,” jelas Puan.

“DPR RI juga akan memastikan kinerja APBN Tahun Anggaran 2022, yang akan segera memasuki kuartal terakhir, berjalan secara efektif dan efisien, penyerapan anggaran disetiap Kementerian dan Lembaga optimal, tidak terjadi pemborosan, dan belanja yang tepat sasaran,” tandasnya.