JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti adanya potensi intervensi terhadap putusan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Sorotan ini muncul setelah jadwal pembacaan putusan mundur selama sepekan dari jadwal yang seharusnya.
"Jangan sampai jelang pengumuman pada pekan depan dimanfaatkan oknum atau kelompok tertentu untuk mencoba mengintervensi proses sidang etik di Dewan Pengawas (Dewas) KPK," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dikutip dari keterangan tertulisnya, Kamis, 17 September.
Diketahui, sidang putusan ini seharusnya dilakukan pada Selasa, 15 September lalu. Namun, sidang tersebut kemudian dibatalkan karena Dewan Pengawas (Dewas) KPK harus mengikut uji usap karena melakukan kontak langsung dengan seorang staf yang dinyatakan positif COVID-19.
Kembali ke pernyataan Kurnia, dia bilang, Tumpak Hatorangan Panggabean dan anggota Dewas KPK lainnya terkesan lamban dalam memutus dugaan pelanggaran etik itu.
"Semestinya sejak beberapa waktu lalu, Dewas sudah bisa memutuskan hal tersebut," tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Plt Juru Bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri mengatakan lembaganya tak mempermasalahkan pernyataan Kurnia itu. Dia paham jika saat ini, putusan terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Firli memang ditunggu banyak pihak.
"KPK memahami bahwa masyarakat menunggu hasil sidang etik tersebut," tegasnya.
另请阅读:
-
| BERITA
Pembacaan Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri Ditunda karena COVID-19
15 September 2020, 07:38 -
| BERITA
Diduga Berasal Dari Uang Suap dan Gratifikasi, KPK Periksa Arsitek Rumah Nurhadi
16 September 2020, 07:07
Ali menyebut, Dewan Pengawas KPK selama ini telah bekerja maksimal dan menyelesaikan pemeriksaan etik terhadap Firli dan juga Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap.
"Hanya saja pembacaan putusan sidang terpaksa ditunda karena alasan sebagaimana telah kami informasikan," ujarnya.
[INFO KPK] UPDATE: Sidang Etik Dewan Pengawas KPK dg agenda pembacaan Putusan Terperiksa YP (Pegawai KPK) & FB (Ketua KPK) DITUNDA mjd Rabu, 23 Sept 2020. Hal ini dilakukan krn dr hasil tracing ditemukan kontak pegawai positif Covid-19 dg Anggota Dewan Pengawas KPK. https://t.co/mbCOIx83pB
— KPK (@KPK_RI) September 14, 2020
Dengan alasan tersebut, maka Ali meminta semua pihak untuk menahan diri. Sebab, dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, faktor kesehatan dan keselamatan menjadi hal yang paling penting.
"Kita berharap yang terbaik, sehingga penundaan pembacaan putusan sidang pada tgl 23 September 2020 dapat terlaksana sesuai rencana," katanya.
Sebelumnya, Firli menjalani sidang etik setelah dirinya dilaporkan oleh Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman karena dugaan menampilkan gaya hidup mewah saat melakukan perjalanan dari Palembang-Baturaja, Sumatera Selatan setelah dirinya menumpang helikopter mewah sewaan.
Dia diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku 'Integritas' pada Pasal 4 ayat (1) huruf c atau huruf n atau Pasal 4 ayat (2) huruf m dan/atau perilaku 'Kepemimpinan' pada Pasal 8 ayat (1) huruf f Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 2 Tahun 2020.
Selain Firli, sidang putusan dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua Wadah KPK Yudi Purnomo Harahap juga terpaksa mundur karena alasan yang sama.
Dia disebut melanggar kode etik setelah dilaporkan atas penyebaran informasi yang tidak benar berkaitan dengan polemik pengembalian penyidik Rossa Purbo Bekti ke Mabes Polri saat mengusut dugaan korupsi.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
