JAKARTA - Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta M.Taufik mempertanyakan sikap menteri yang mengkritik kebijakan pemberlakuan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara total. PSBB total yang diputuskan Gubernur DKI Anies Baswedan dinilai sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Saya menilai aneh, jika sejumlah menteri yang merupakan anak buah Pak Jokowi mengkritik kebijakan yang sejalan dengan instruksi Presiden," kata Taufik dikutip Antara, Sabtu, 12 September.
Taufik menjelaskan kebijakan Anies, justru sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo, saat sidang kabinet paripurna di Istana Negara, 7 September 2020
Saat itu, Presiden Jokowi menegaskan kunci dari ekonomi agar tetap baik adalah kesehatan yang baik. Sehingga, fokus penanganan COVID-19 adalah masalah kesehatan.
Wakil Ketua DPRD DKI itu menyindir sikap para menteri itu sangat tidak elok karena dianggap berseberangan dengan Presiden Jokowi dalam penanganan COVID-19.
"Mestinya para menteri tersebut mendukung kebijakan yang diambil Gubernur DKI Jakarta. Apalagi Jakarta merupakan barometer nasional," tegas Taufik.
另请阅读:
-
| BERITA
Lagi-lagi Jadi Sorotan Kebijakan Anies Rem Darurat PSBB Total Ibu Kota
12 September 2020, 06:06 -
| BERITA
Airlangga: Pusat dan Daerah Sepakat Seimbangkan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi
10 September 2020, 16:38 -
| BERITA
Berseberangan dengan Anies, Airlangga Hartarto Ngotot 50 Persen Perkantoran Tetap Beroperasi
10 September 2020, 14:45
Taufik mengakui jika kebijakan PSBB total itu akan mempengaruhi roda perekonomian Ibu Kota. Namun, dalam pertimbangan Anies Baswedan, nilai nyawa warga jauh lebih berharga dari harta-benda.
"Jika aspek kesehatan dalam menangani COVID-19 dapat dilaksanakan dengan baik, masalah ekonomi akan ikut membaik," kata Taufik.
Taufik berharap semua pihak mau bergandeng tangan dalam menghadapi COVID-19 untuk menyelamatkan nyawa rakyat. Sudah saatnya mengesampingkan ego sektoral dalam menghadapi masalah bangsa ini.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi "menginjak rem darurat" yang mencabut kebijakan PSBB transisi dan mengembalikannya kepada kebijakan PSBB yang diperketat, mulai Senin 14 September.
Anies menyatakan keputusan itu diambil bagi Jakarta, karena tiga indikator yang sangat diperhatikan oleh Pemprov DKI Jakarta yaitu tingkat kematian, ketersediaan tempat tidur isolasi dan ICU khusus COVID-19 dan tingkat kasus positif di Jakarta.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
