PKS Tersinggung Puan Maharani Ragukan Nasionalisme Masyarakat Sumbar

Ketua DPP PDIP Puan Maharani saat mengumumkan calon kepala daerah yang diusung PDIP (Foto: Dokumentasi DPP PDIP)

JAKARTA - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Handi Risza meminta agar Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani minta maaf dan mencabut pernyataannya yang berharap Sumatera Barat jadi provinsi yang mendukung negara Pancasila. 

Pernyataan tersebut disampaikan Puan saat membacakan nama pasangan calon kepala daerah di Pilkada 2020 yang didukung oleh PDI Perjuangan, Rabu, 2 September kemarin. Menurut Handi, pernyataan tersebut telah menyinggung dan meragukan rasa nasionalisme masyarakat Sumbar.

"Mbak Puan anda telah menyinggung perasaan kami, kami ingin anda cabut kata-kata tersebut, Jangan pernah ragukan nasionalisme masyarakat Sumbar yang telah berjuang melahirkan Pancasila dan berkorban bagi Keutuhan NKRI," kata Handi seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Kamis, 3 September.

"Kami meminta Mbak Puan mencabut pernyataanya dan meminta maaf ke seluruh masyarakat Sumatera Barat khususnya kepada keluarga besar founding father bangsa ini," imbuhnya.

Handi mengingatkan Puan, salah satu kota di Sumatera Barat yaitu Bukit Tinggi pernah menjadi ibu kota dari Pemerintahan Darurat pasca kemerdekaan RI. 

Selain itu, dia menyinggung peran Mohammad Natsir yang jadi bapak Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dengan mosi integralnya menyelamatkan keutuhan negara dan peran tokoh Sumbar lainnya seperti Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, dan Tan Malaka yang pernah berjuang bersama Soekarno.

"Mbak Puan lupa siapa yang mendirikan bangsa ini dan penggagas Pancasila bersama Kakeknya Bung Karno," ungkapnya.

"Ini menunjukkan Pancasila lahir dari kekayaan budaya dan pemikiran para leluhur kami," tegas Handi.

Sebelumnya, setelah mengumumkan pasangan calon yang didukung PDIP di Pilgub Sumatera Barat, Puan Maharani berharap agar provinsi tersebut mendukung negara Pancasila. 

Namun, Puan tak menjelaskan lebih maksud pernyataannya itu. Adapun dalam Pilkada tersebut, PDIP mendukung pasangan Mulyadi-Ali Mugni.

"Untuk Provinsi Sumatera Barat rekomendasi diberikan kepada Mulyadi dan Ali Mukhni," kata Puan saat mengumumkan pasangan yang didukun partainya, Rabu, 2 September.

"Semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila," imbuhnya.

Diketahui, PDIP di Sumatera Barat tidak dapat mengusung kadernya sebagai calon gubernur maupun wakil gubernur karena tak memiliki cukup kursi di DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Meski demikian, PDIP masih bisa menjadi partai pendukung. Artinya, berkoalisi dengan partai lain yang memiliki pasangan calon. 

Terkait calon yang didukungnya, Mulyadi merupakan kader Partai Demokrat yang kini masih menduduki kursi anggota Komisi III DPR RI. Sedangkan Ali Mukhni merupakan Bupati Padang Pariaman dua periode, yang juga mantan Ketua DPW PAN Sumatera Barat.

Sementara untuk jumlah kursi, Demokrat dan PAN sendiri masing-masing memiliki 10 kursi di DPRD Provinsi Sumbar. Sedangkan PDIP hanya memiliki 3 kursi.