JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta urusan dugaan persoalan hukum tidak dibawa ke ranah politik. Penegakan hukum harus dihormati, tapi diminta tidak ditunggangi dengan urusan politik.
“Kalau masalah hukum jangan dikaitkan dengan politik. Kita harus meletakkan sesuatu pada porsinya. Masalah hukum kita hormati sama-sama,” ujar Plt Ketua DPD PKS Medan Salman Alfarisi saat dihubungi VOI, Rabu, 12 Agustus malam.
Penegasan ini disampaikan Salman menanggapi pernyataan elite PDIP soal dugaan kasus hukum Akhyar. Akhyar memang pernah dimintai keterangan di Polda Sumut pada 12 Juni mengenai dugaan penyimpangan anggaran penyelenggaraan kegiatan Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) tahun 2020. Tapi Akhyar saat itu menegaskan tidak mengetahui teknis pelaksanaan penggunaan anggaran.
“Masalah hukum kita serahkan ke aparat hukum. Yang pasti masyarakat sangat berharap jangan hukum dikaitkan dengan politik. Biar proses demokrasi berjalan dengan baik aman dan lancar,” katanya.
另请阅读:
Sebelumnya Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengungkap alasan partai tidak mencalonkan Akhyar Nasution dan memutuskan Bobby Nasution-Aulia Rachman maju di Pilkada Medan. PDIP mengaku mendengar aspirasi masyarakat.
“Kami melihat ada dugaan berkaitan dengan persoalan yang membuat yang bersangkutan (Akhyar Nasution, red) tidak bisa dicalonkan. Selain karena ambisi kekuasaan, juga ada indikasi dugaan berkaitan dengan faktor hukum,” ujar Hasto, Selasa, 11 Agustus.
Di luar 'serangan' politik itu, Pilkada Medan hampir pasti diikuti dua pasangan bakal calon. Di luar Bobby-Aulia, koalisi PKS-Demokrat sedang melakukan finalisasi. Akhyar-Salman Alfarisi jadi calon kuat penantang di Pilkada Medan.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
