PDIP Pilih Lakukan Konsolidasi Dibanding Bahas Manuver Politik dan Dewan Kolonel

JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) memilih tak lagi membahas manuver politik, termasuk Dewan Kolonel setelah memberi sanksi terhadap sejumlah nama. Mereka kini fokus untuk bergerak ke masyarakat dan melakukan konsolidasi.

"Jadi semua martabat dan muruah partai sudah ditegakkan. Semua sekarang berkonsentrasi tunggal melakukan konsolidasi, tiada hari tanpa pergerakan ke bawah mencetak prestasi," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat, 28 Oktober.

Hasto menyebut seluruh isu manuver politik seperti Dewan Kolonel hingga dukungan terhadap sosok tertentu kontraproduktif. Sehingga, PDIP tak mau menghabiskan waktu untuk menanggapinya.

Dia mengatakan yang terpenting bagi partai saat ini adalah terus membangun warisan dan wacana positif. Selain itu, PDIP kini memilih untuk fokus pada konsep kepemimpinan selanjutnya.

"Mari kita dorong wacana-wacana yang positif tentang konsepsi kepemimpinan yang ditawarkan, bukan dari berbagai manuver, ada relawan, ada orang per orang," tegasnya.

"Sepertinya pemilu dengan wacana yang terlalu dini ini, mengurangi konsentrasi kita pada penyelesaian masalah ekonomi dan membangun kepemimpinan kita bagi bangsa-bangsa lain," imbuh Hasto.

Diberitakan sebelumnya, ada sejumlah kader PDIP yang diberikan sanksi keras peringatan terakhir karena membentuk Dewan Kolonel. Mereka di antaranya anggota Komisi III DPR Trimedya Panjaitan hingga anggota Komisi XI DPR Masinton Pasaribu.

Selain itu, PDIP juga memberikan sanksi yang sama pada Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo. Pemberian hukuman ini dilakukan setelah dia diklarifikasi atas pernyataan memberi dukungan pada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Sementara Ganjar Pranowo juga mendapat sanksi teguran lisan karena menyatakan kesiapannya jika ditunjuk sebagai capres. Meski tak melanggar disiplin partai, pernyataannya itu dianggap membuat multitafsir sehingga menimbulkan kegaduhan.