Anies dan Ketua DPRD DKI Tak Satu Suara Soal Ajak Tetangga Ikut PSBB

JAKARTA - Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi meminta Gubernur DKI Jakarta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk bersinergi dengan kepala daerah penyangga di Bodetabek dalam penerapan PSBB DKI.

Menurut Prasetio, kawasan Jabodetabek merupakan episentrum penularan COVID-19 karena mobilitas warga yang cukup tinggi. Oleh sebab itu, penanganan pandemi di Jabodetabek harus seragam.

"Saya berpesan agar Gubernur DKI mulai bersinergi dengan kepala daerah penyangga. Seluruh upaya dan kebijakan aturan dalam PSBB di DKI Jakarta harus juga dilakukan di daerah penyangga. Harus linier ini. Kalau enggak, percuma bos," kata Prasetio kepada wartawan, Jumat, 11 September.

Namun, ternyata Anies punya pendapat berbeda. Ia tak mau meminta kepala daerah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi untuk mengikuti PSBB seperti DKI.

"Tidak ada kewenangan dari DKI untuk memaksakan pada tempat lain," kata Anies.

Pernyataan ini sekaligus menanggapi beberapa kepala daerah yang masih mempertanyakan efetivitas penerapan PSBB di Jakarta.

Menurut dia, penerapan PSBB secara ketat atau longgar adalah kewenangan tiap-tiap daerah. Sehingga, dia tidak pernah meminta kepada kepala daerah lain melakukan hal yang sama seperti Jakarta.

"Jadi kami tidak pernah meminta karena itu adalah kewenangan tiap-tiap daerah," kata Anies.

Sebelumnya, Wali Kota Bogor Bima Arya menganggap PSBB ketat DKI Jakarta belum jelas. Sehingga dia meminta Anies Baswedan untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait dengan keputusannya itu.

Hal ini dikatakan Bima usai melakukan rapat koordinasi antar kepala daerah termasuk Anies Baswedan. Menurut Bima, rapat ini belum mengambil keputusan apapun, termasuk kemungkinan daerah penyangga Ibu Kota bakal mengikuti langkah serupa dengan menerapkan PSBB Total.

Para kepala daerah se-Jabodetabek, kata Bima, sepakat meminta Anies agar terlebih dulu berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menyempurnakan konsep dan rumusan PSBB Total tersebut.

Dalam rapat yang juga dihadiri Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Banten Wahidin Halim.