‘Banteng’ Loyalis Akhyar Turun ke Jalan Tolak Bobby, PDIP: Segelintir, Klaim Ngaku-ngaku
MEDAN - Gerakan kader PDI Perjuangan Medan para loyalis Akhyar Nasution dianggap biasa oleh PDIP. Aksi turun ke jalanan Medan menolak pencalonan Bobby Nasution di Pilkada Medan disebut hanya didukung sedikit orang.
“Itu segelintir saja, mana ada 11 PAC itu? Hitunglah betul-betul. Klaim aja itu, ngaku-ngaku,” ujar Sekretaris DPC PDIP Medan, Robi Barus dikonfirmasi VOI, Rabu, 26 Agustus malam.
Robi memastikan ada sanksi bagi pengurus partai yang menolak pencalonan Bobby Nasution-Aulia Rachman di Pilkada Medan. Di Pilkada Medan, Bobby, menantu Presiden Jokowi itu juga didukung Gerindra, PAN serta Golkar.
“Nanti kita akan berkoordinasi dengan DPD terkait apa tindakan yang akan diberikan,” tegas Robi.
另请阅读:
Sebelumnya, loyalis Akhyar Nasution kembali memprotes dicalonkannya Bobby Nasution di Pilkada Medan. Aksi ini digelar dengan mengenakan seragam PDIP.
Aksi ini diklaim diikuti oleh perwakilan 11 Pengurus Anak Cabang (PAC) PDIP Kota Medan. Mereka tetap loyal mendukung pencalonan Akhyar Nasution yang menyeberang ke Demokrat dan dipecat DPP PDIP.
“Kami PAC Medan masih mendukung Akhyar sebagai calon wali kota walaupun tidak dari PDI Perjuangan,” kata Ketua PAC PDIP Medan Perjuangan, Tumpal Sitanggang kepada wartawan, Rabu, 26 Agustus.
Menurut mereka, Akhyar merupakan kader tulen PDIP yang sudah berjuang untuk partai. Sedangkan Bobby Nasution dianggap bukan kader. Akhyar dinilai berpengalaman dan dekat dengan masyarakat.
“Karena Akhyar kader tulen, dia di PDIP mulai dari nol, dia senior kita. Seorang Akhyar saja sanggup dilakukan seperti itu, bagaimana dengan kami yang hanya ketua PAC. Kami aksi pesan moralnya itu jangan ada lagi Akhyar-Akhyar berikutnya,” sambungnya.
Sedangkan Bobby dinilai calon yang dipaksakan karena belum cukup pengalaman untuk memimpin kota Medan yang penuh dinamika.
Sementara itu, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. menyindir tindak tanduk Akhyar Nasution. Megawati menegaskan punya hak prerogatif menentukan calon kepala daerah.
“Ada itu di Medan, dia masuk sebagai PDI, itu bayangkan loh, urusan rekomendasi itu urusan saya, karena saya dipilih oleh kongres partai, semua mesti tahu itu. Kongres partai lah memberikan namanya hak prerogatif,” kata Megawati.
"Tidak disetujui, tidak direkomendasi terus ngamuk. Loh saya mikir ini gimana? Katanya kader partai. Ya sudah aturan partainya gimana, ya sudah saya pecat. Saya pecat. Iya dong, fair," sambung Mega.