Puan Maharani Minta APBN 2021 Difokuskan untuk Pemulihan Sektor UMKM

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk mengarahkan anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN) 2021 pada pemulihan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan sektor padat karya. Hal ini karena sektor usaha tersebut memiliki peran penting dalam pemulihan ekonomi yang terdampak COVID-19.

Puan mengatakan, pandemi COVID-19 menyebabkan ketidakpastian perekonomian global dan nasional. Karena itu pemerintah harus memperhitungkan secara cermat berbagai kemungkinan dalam mengantisipasi ketidakpastian di masa yang akan datang dengan menyediakan ruang fiskal yang antisipatif sehingga APBN 2021 dapat berjalan dengan efektif.

"Hampir 60 persen PDB nasional bersumber dari sektor UMKM dan 97 persen tenaga kerja nasional menggantungkan hidupnya dari sektor ini. Oleh karena itu, campur tangan pemerintah pada UMKM dengan memberikan program bantuan dan penguatan sangat diperlukan," ujar Puan, dalam pidatonya pada Rapat Paripurna pembukaan masa persidangan I 2020-2021, Jakarta, Jumat, 14 Agustus.

Menurut Puan, perhatian khusus pada pelaku usaha, termasuk UMKM dan sektor padat karya akan melengkapi program pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada demand side atau sisi permintaan. Pemulihan yang dilakukan pemerintah ini harus memberikan penekanan pada upaya mengatasi penurunan derajat kesejahteraan rakyat yang meluas.

Selain itu, kata Puan, pemerintah juga harus mengantisipasi meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran, mengantisipasi penurunan daya beli rakyat, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Berkurangnya pendapatan rumah tangga, dan meningkatnya rakyat yang membutuhkan bantuan sosial," katanya.

Puan menyebut pemulihan ekonomi harus menjadi salah satu fokus pada APBN 2021 selain penguatan bidang kesehatan, pemulihan sosial, transformasi strategis, serta penguatan reformasi.

"Salah satu fokus pengawasan yang akan dilakukan DPR RI adalah pengawasan terhadap penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya, baik itu yang menyangkut urusan bidang kesehatan, perlindungan sosial, ekonomi, UMKM, pendidikan, pilkada, pariwisata, dan bidang lain yang terdampak," ucapnya.