JAKARTA - Revolusi kecerdasan buatan (AI) akibat perkembangan di bidang teknologi saat ini, tanpa literasi dikhawatirkan bisa berubah menjadi pedang bermata dua. AI akan mengancam keamanan privasi penggunanya, menyebarkan berita/informasi bohong (hoaks), hingga melumpuhkan industri kreatif lokal. Dasar ini yang membuat pemerintah membuka ruang bagi industri, akademisi, NGO, dan masyarakat luas untuk berkontribusi dalam penyusunan kebijakan yang akan mengoptimalkan manfaat AI sekaligus memitigasi risiko pemanfaatan teknologi AI.
Beberapa hal yang membuat AI ini melesat dan diminati oleh masyarakat dunia. Mulai dari lebih hemat waktu dengan jawaban yang to the point, memberikan dukungan akademik berupa bantuan penyusunan ide, argumen, dan hipotesis dan menawarkan fitur yang lebih sederhana dan mudah digunakan.
Guru besar bidang pembelajaran menulis dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Prof. Syamsul Sodiq mengatakan bahwa maraknya penggunaan AI tidak lepas dari sejumlah manfaat yang ditawarkan. Pria asal Kediri ini melakukan penelitian seputar AI dan penulisan esai atau artikel ilmiah. Penelitian itu dilakukan kepada 330 mahasiswa semester 2 Unesa, pembelajar materi penulisan artikel ilmiah. Hasilnya, mahasiswa banyak merasa lebih percaya diri menggunakan AI.
"Mahasiswa merasa AI membantu meningkatkan kreativitas, mengembangkan ide dan argumen tulisan. Mahasiswa juga merasa lebih efisien dalam menyelesaikan tugas esai penulisan esai bahasa Indonesia," katanya dalam pesan tertulis yang diterima, Senin, 3 Februari.
Dia menambahkan meski AI memiliki segudang manfaat yang dirasakan mahasiswa sebagai pengguna, berdasarkan sejumlah penelitian, AI juga memiliki kelemahan yang perlu disadari bersama. Menurutnya ada enam kelemahan dari AI antara lain; Kredibilitas dan relevansi luaran yang kurang meyakinkan, adanya kecenderungan plagiasi karena bahannya dari dan oleh mesin, keterbatasan referensi (Keterbatasan mesin berbeda dengan keterbatasan manusia), risiko keamanan data, cenderung ketergantungan dan berkurangnya kompetensi dan kebijakan perguruan tinggi yang belum ketat.
"Di sini perbedaan yang mendasarnya sekaligus menegaskan tugas utama sebagai manusia di dunia, belajar. Belajar itu berpikir dan penanda kemanusiaan itu adalah berpikir, maka AI melakukan dehumanisasi," ucapnya.
Kekhawatiran terhadap AI akan melakukan dehuminasi merupakan hal yang wajar, asalkan tidak berlebihan. Teknologi diperlukan untuk membantu dan memudahkan kehidupan manusia sebagai penggunanya. Majalah Time edisi 12 Juni 2023 menampilkan sampul depan bertuliskan ”The End of Humanity”. Dalam laporannya, Time menampilkan ilustrasi kera yang berevolusi menjadi manusia, lalu menjadi robot.
Penulis buku Emotionally Intelligent Design, Pamela Pavliscak memetakan bagaimana kita dapat menciptakan masa depan yang lebih empati dengan memadukan mesin dan kecerdasan emosional manusia. ”Kita mendesain teknologi dan teknologi, pada gilirannya, mendesain kita,” kata ”tech emotionographer” kata Pamela Pavliscak.
Kecemasan akan perkembangan teknologi mendegradasi derajat perikemanusiaan kita, tentu bukan sesuatu yang baru. Dahulu, saat manusia menciptakan televisi dan akhirnya televisi menjadi candu akibat manusia menonton televisi. Televisi pernah menjadi 'Opium Masyarakat' (The Opium of The People).
Peranan Penting Pemerintah Mengatasi Dehuminasi
Kemajuan teknologi, terutama dalam pengembangan kecerdasan buatan (AI), telah membawa dampak yang signifikan bagi manusia. AI telah membawa kemudahan dan efisiensi dalam banyak aspek kehidupan, mulai dari transportasi hingga perdagangan, dan kesehatan hingga hiburan. Namun, ada juga dampak yang kurang diperhatikan, seperti dehumanisasi yang terjadi akibat penggunaan AI.
Dehumanisasi merupakan proses di mana manusia kehilangan sifat kemanusiaannya dan dianggap sebagai objek atau mesin. Dalam rangka mengatasi dehumanisasi yang diakibatkan oleh penggunaan AI, perlu adanya regulasi dan pengawasan yang ketat dalam pengembangan dan penggunaan teknologi AI. Selain itu, edukasi dan kesadaran publik tentang penggunaan teknologi AI dan dampak sosialnya juga sangat penting untuk menghindari dehumanisasi dan memastikan pengembangan teknolog yang bertanggung jawab dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.
Ketua Umum Publikom Gama Agus Sudibyo menegaskan bahwa arus informasi dan komunikasi harus berpijak pada nilai-nilai demokrasi, good governance, serta etika publik. Menurut Agus, pemerintah harus memastikan arus data nasional tetap berada dalam kendali pemerintah. Infrastruktur digital seperti pusat data, jaringan internet, dan teknologi komunikasi harus dikuasai secara mandiri.
”AI adalah pedang bermata dua. Tanpa literasi yang memadai, kita bisa terjebak dalam jerat algoritma yang mengancam privasi, menyebarkan hoaks, hingga melumpuhkan industri kreatif lokal,” kata Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi Publikom Gama Imam Wahyudi dalam siaran resminya.
Agus menegaskan solusi terhadap dehuminasi teknologi tak lain dengan mendorong pemerintah untuk segera menerbitkan panduan AI yang praktis dan aplikatif bagi mahasiswa, wartawan, peneliti, dan kreator konten. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria mengatakan pemerintah sedang mengkaji kebutuhan pengaturan pemanfaatan artificial intelligence (AI) alias kecerdasan buatan agar bisa optimal.
'Pemerintah, dalam hal ini melakukan monitoring terhadap perkembangan pemakaian AI dan kita bersikap positif, misalnya dengan perkembangan teknologinya, tetapi, juga kita mencermati sisi-sisi negatif yang akan muncul," kata Nezar dilansir ANTARA, Selasa, 22 Agustus.
Kajian pengaturan AI dilakukan dengan berkolaborasi bersama sejumlah lembaga serta mitra kerja di beragam sektor, terutama dengan ekosistem ekonomi digital, pelaku-pelaku industri yang berbasiskan digital, dan juga beberapa pakar teknologi, sosial dan budaya.
"Kita coba mengantisipasinya dengan satu regulasi yang mencoba meminimalkan dampak-dampak yang harmful atau merusak dari AI," kata Nezar.
Regulasi mengenai AI, kata Nezar, tidak dibuat untuk menghambat inovasi, namun, sebagai langkah antisipatif atas risiko yang akan mungkin muncul. Pemerintah juga berdiskusi dengan UNESCO mengenai pemanfaatan AI, terutama dari sisi etika.
"Kita tidak mungkin melawan laju perkembangan teknologi ini. Saya kira seluruh dunia punya concern yang sama dan juga terbelah pendapatnya tentang AI, tetapi yang pasti kita tidak bisa bergerak mundur. Kita pakai teknologi karena bermanfaat," kata Nezar.
