Adu Cerdas dan Adu Jeli King Maker

JAKARTA - Garuda Pancasila berwarna biru dengan tulisan 'Peringatan Darurat' tiba-tiba muncul dan viral di media sosial sebagai bentuk perlawanan. Kata kunci 'Peringatan Darurat' pun segera menjadi trending topic di X dengan lebih dari 25.000 tweet, sementara tagar #KawalPutusanMK juga mendominasi dengan 490.000 tweet.

Simbol yang muncul sejak Rabu, 21 Agustus pukul 15.00 WIB merupakan ajakan untuk bersama-sama mengawal jalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Simbol garuda biru ini awalnya dibagikan oleh akun kolaborasi @narasinewsroom, @najwashihab, @bemui_official di Instagram. “Peringatan darurat terhadap warga sipil aktivitas anomali yang baru saja dideteksi oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” demikian bunyi peringatan itu.

Selanjutnya diikuti oleh Ketum Partai Kebangkitan Nusantara, Anas Urbaningrum, Komika, Pandji Pragiwaksono, Bintang Emon dan Sutradara, Joko Anwar juga turut serta membagikan postingan simbol garuda biru tersebut. Bahkan Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, mengajak siapa saja untuk bergerak dan menghentikan kekuasaan rezim otoriter dan antek-anteknya.

“Bergerak dan Hentikan Kekuasan Rezim,” begitu bunyi tulisannya.

Di Jakarta dan beberapa daerah, muncul konsolidasi untuk melancarkan protes dalam bentuk aksi nyata menolak revisi UU Pilkada. Suasana demonstrasi di sekitar gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta menjelang petang semakin panas. Di mulai dari keberhasilan mahasiswa Trisakti menjatuhkan gerbang belakang gedung wakil rakyat dan tindakan polisi yang mulai menembakan gas air mata dan meriam air. Selain Jakarta, bentrokan lebih keras antara mahasiswa dengan polisi terjadi Semarang, dan Bandung.

Puluhan demontran roboh akibat tindakan aparat dalam membubarkan suara rakyat yang diwakili mahasiswa. Ironisnya, polisi sebagai pengayom masyarakat justru menangkap ratusan mahasiswa yang gelisah dengan situasi politik dan demokrasi di akhir kepemimpinan Jokowi. Kegelisahan terkait keinginan DPR melakukan revisi UU Pilkada yang tidak merepresentasikan kepentingan rakyat. Aktor Reza Rahardian yang turut melakukan aksi di depan Gedung DPR mengaku sebagai orang yang gelisah melihat keadaan demokrasi di Indonesia. Dia pun meminta massa berdemo untuk menjaga diri dan suasana agar tetap kondusif.

"Saya hadir hari ini sebagai rakyat biasa bersama teman-teman semua. Sebagai orang yang gelisah melihat demokrasi kita hari ini," ujar Reza di atas mobil komando di Gedung DPR, Kamis (22/08).

Reza menilai bahwa negara Indonesia bukan hanya milik satu keluarga saja, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. "Ini bukan negara milik keluarga tertentu," kata Reza.

Pernyataan dari Reza seakan menunjukkan bahwa Revisi UU Pilkada akan membuka jalan bagi Kaesang Pangarep untuk mencalonkan diri. Itu karena Baleg menyepakati bahwa batas usia calon kepala daerah harus sudah 30 tahun saat pelantikan, bukan saat pendaftaran. Sementara Kaesang baru akan berusia 30 tahun pada 25 Desember 2024. Meski sempat memanas, aksi protes itu memberikan pesan yang tidak bisa dilawan para wakil-wakil rakyat yang ada di DPR. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Wakil ketua DOR Sufmi Dasco yang membatalkan RUU Pilkada.

Kekhawatiran Jokowi yang Untungkan PKS?

Putusan MK Nomor 60/2024 dibagian terakhir diketahui telah disahkan rapat pemusyawarahan hakim (RPH) pada tanggal 1 Agustus 2024. Putusan ini disinyalir merupakan langkah Jokowi dalam mengembalikan kepercayaan publik yang rusak setelah meloloskan Gibran sebagai persyaratan wakil presiden.

Anehnya, putusan itu baru dibacakan MK ke publik setelah sehari penetapan bakal calon gubernur DKI dari Koalisi Indonesia Maju pada Selasa, 19 Agustus. Koalisi Indonesia Maju mencalonkan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono yang merupakan kader dari PKS.

Sebelum bergabung di KIM, PKS mencalonkan kadernya Sohibul Iman untuk berpasangan dengan Anies Baswedan. Pasangan ini sangat mengkhawatirkan Jokowi apabila menang dalam kontestasi Pilgub DKI. Pasalnya Jokowui telah menetapkan putra pertamanya Gibran Rakabuming Raka sebagai Ketua Aglomerasi yang terdiri dari kawasan yang meliputi Jakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kota Bekasi. Kekhawatiran Jokowi sangat masuk akal mengingat jam terbangnya Gibran Rakabuming Raka sebagai kepala daerah masih terbilang minim.

Namun karena kurang 4 kursi partai Islam yang digawangi Akhmad Syaikhu berbalik arah dan masuk ke dalam koalisi Indonesia Maju. Berdasarkan hasil putusan Majelis Syuro PKS yang digelar pada tanggal 9-10 Agustus, partai yang berlambangkan padi dan bulan sabit itu mencalonkan Suswono untuk berpasangan dengan Ridwan Kamil. Nama Suswono merupakan pilihan dari Ridwan Kamil dari empat nama yang ditawarkan PKS.

"Empat nama yang ditawarkan yaitu Abdul Aziz yang kini menjabat Sekjen DPW PKS DKI, Sohibul Iman, Kurniasih Mufidayati (Anggota DPR Kom IX) dan terakhir Suswono. Dan yang dipilih Ridwan Kamil itu Suswono,"kata sumber VOI, Senin, 26 Agustus.

RK memilih Suswono yang juga mantan Menteri Pertanian era SBY itu tak lain berasal dari Jawa Tengah tepatnya Slawi, Tegal. Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi menyebut Suswono merupakan kader PKS senior yang sangat dihormati di internal partai. Selain itu, mantan Ketua KAHMI Cabang Bogor ini juga sangat akrab dengan para pedagang warung tegal dan juga pedagang sembako.

"Kenapa kita kirim beliau (Suswono)? Karena beliau ini kader senior yang sangat dihormarti di internal. Selain itu senior dia juga sangat baik dengan pengusaha warrteg dan pengusaha sembako di Jakarta,"kata pria yang biasa dipanggil Aboe kepada VOI melalui pesan tertulis.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu dan Pilkada (Bappilu) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abuzar Alghifari menyebutkan internal PKS telah mengadakan survei sebelum menetapkan pilihannya kepada Ridwan Kamil. Dia menambahkan berdasarkan hasil survei, Ridwan Kamil merupakan sosok yang sangat cocok sebagai gubernur di Jakarta. "RK itu merupakan sosok yang kreatif dan pekerja keras," katanya.

Anies Gagal Dicalonkan PDIP, PKS dan Nasdem

Setelah ditinggalkan Nasdem dan PKS, kini PDIP juga meninggalkan Anies Baswedan. Bendahara Umum PDIP olly dondokambey menyebut partainya lebih memilih kader mereka Pramono Anung-Rano Karno untuk maju. Anies yang sebelumnya hadir di DPP juga tak muncul saat pengumuman. "DKI Pramono-Rano," kata Olly melalui pesan singkat, Senin (26/8).

Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya pada sela acara Kongres III Partai NasDem di Jakarta mengatakan partainya tidak menyesal telah mengambil keputusan politik untuk meninggalkan Anies dan memberikan dukungannya kepada pasangan Ridwan Kamil dan Suswono.

“Ya tidak ada. Ini keputusan politik yang sudah diambil, karena itu jauh sebelum keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) ada. Saat ini nasi sudah menjadi bubur dan rekomendasi sudah keluar, terima sebagai kenyataan,” kata pengurus pusat Partai NasDem itu.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu dan Pilkada (Bappilu) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPW Jakarta, Abuzar Alghifari menyebutkan partainya telah memutuskan untuk tidak terpengaruh dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menetapkan calonnya di kontestasi Pilgub DKI Jakarta.

"Pimpinan DPW menyerahkan soal putusan MK ke tim hukum dan pada akhirnya memutuskan, tidak akan terpengaruh dengan putusan MK. Ada atau tidak adanya putusan MK 60, PKS sudah memutuskan bersama dengan RK dengan calon wakilnya Suswono. Dan ini juga sudah diputuskan oleh majelis syuro," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu dan Pilkada (Bappilu) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPW Jakarta, Abuzar Alghifari kepada VOI melalui pesan tertulis, Minggu, 25 Agustus.