JAKARTA - Simbol identitas nasional Ibu Kota Nusantara (IKN) diharapkan merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia, jati diri, karakter sosial, persatuan dan kebesaran bangsa yang mencerminkan kekhasan Indonesia.
Sebagai Kota dunia untuk semua, IKN Nusantara di visikan menjadi Kota dunia yang berkelanjutan, smart, green, dan blue. Dalam kaitan sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan maka Ibu Kota Nusantara (IKN) diupayakan untuk menjadi kota yang progressif, inovatif dan kompetitif dalam aspek teknologi, arsitektur, tata kota dan sosial dengan strategi ekonomi superhub.
Salah satu bentuk kemewahan yang diharapkan menjadi daya tarik tak lain rumah dinas para menteri. Meski baru empat yang terbangun, namun rumah dinas para pembantu presiden itu memiliki 3 lantai. Dan kemewahan rumah menteri sontak menjadi topik pembicaraan para netizen.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Anas buka suara. Menurutnya rumah menteri di IKN lebih kecil dibandingkan rumah dinas menteri yang ada saat ini.
"Justru menurut saya rumah menteri yang sekarang lebih kecil dibanding rumah menteri yang di Jakarta, Justru lebih kecil, justru lebih kecil tanahnya. Bangunannya juga lebih kecil dibanding yang sekarang," kata Azwar Anas, Senin, 26 Februari.
Namun dari segi kemewahan ia enggan bicara lebih panjang. Namun dari segi ukuran memang lebih kecil.
"Saya nggak ngomong mewah apa enggak, tapi ukuran rumah menteri yang sekarang di IKN lebih kecil dibanding ukuran rumah menteri yang sekarang di Jakarta," katanya.
Kemewahan yang diberikan tidak berhenti sampai di situ. Penggunaan hak guna usaha dan bangun disebut-sebut hingga 160 tahun menimbulkan pro dan kontra. Dalam kondisi normal, di mana peluang investasi memberikan keuntungan yang wajar, HGU cukup 25 - 35 tahun.
Ekonom yang juga Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS), Yusuf Wibisono menilai, promosi dan pemberian berbagai insentif ke investor di IKN ini sangat berlebihan.
"Ini sangat berlebihan, dan mencerminkan rendahnya daya tarik investasi di IKN sehingga harus diberikan masa konsesi sedemikian panjang," katanya.
Yusuf mengingatkan kepada pemerintah untuk memberikan segala sesuatunya sesuai UU Pokok Agraria 1960, permohonan perpanjangan masa konsesi hanya maksimal 25 tahun. Sehingga total masa konsesi paling lama seharusnya 60 tahun.
Lebih jauh, pemberian HGU hingga 190 tahun ini juga tidak disertai dengan aturan pencabutan hak konsesi yang memadai jika ada pelanggaran ketentuan. Masa konsesi yang sangat panjang ini juga berpotensi besar akan menciptakan konflik agraria dan merugikan masyarakat lokal yang ruang hidup-nya menjadi terbatasi secara signifikan karena adanya pemberian konsesi tanah yang luas dalam jangka waktu yang panjang.
" Di era kolonial Belanda-pun, dalam Agrarische Wet 1870, hak konsesi ke investasi maksimal hanya 75 tahun," katanya.
Rendahnya Peluang Investasi di IKN
Bukti kedua rendahnya peluang investasi di IKN, hingga kini tidak ada realisasi investasi di IKN kecuali segelintir investor domestik yang kuat diduga masuk ke IKN karena pertimbangan non komersial.
Terutama karena faktor kedekatan dengan penguasa. Kemungkinan mereka ingin menjaga hubungan baik dengan penguasa, terlebih kini setelah pasangan capres 02 yang didukung penguasa memenangkan pilpres. Pasangan capres yang didukung petahana telah mendeklarasikan diri akan melanjutkan pembangunan IKN.
Dengan kata lain, meski sebenarnya tidak ada peluang investasi yang menarik, segelintir investor domestik ini bersedia masuk ke IKN bukan karena pertimbangan komersial murni. Investasi yang mereka keluarkan lebih dipandang sebagai "biaya" untuk kelancaran dan keberlanjutan bisnis mereka.
Meski telah melakukan groundbreaking, realisasi investasi dari investor domestik ini tidak otomatis akan berjalan cepat. Meski kita melihat cukup banyak proyek yang terlihat sepi pasca groundbreaking. Hal ini mudah dipahami karena bisnis membutuhkan permintaan dengan daya beli yang memadai.
Populasi berdaya beli tinggi dalam jumlah yang memadai adalah masalah utama IKN dalam menarik investasi. Populasi adalah penggerak dan penarik investasi. Selama IKN belum memiliki populasi yang signifikan, minat investor dipastikan akan minim, terlebih investor asing.
Hingga kini saja, jangankan mengharapkan kepindahan penduduk, kepindahan ASN saja masih menjadi tanda tanya. "Tidak mudah meminta penduduk, terlebih ASN yang selama ini bertempat tinggal di Jakarta, untuk bersedia pindah secara permanen ke IKN, dengan mengorbankan kenyamanan hidup yang telah mereka rasakan," katannya kepada VOI.
Menurut Yusuf, ketidakadaan peluang investasi yang menarik di IKN sebenarnya telah terkonfirmasi sejak awal rencana pembangunan IKN. Pada awal 2020, Menko Marves Luhut mengklaim bahwa Softbank akan masuk ke IKN dengan komitmen investasi yang fantastis, US$ 100 miliar. Namun setelah UU IKN disahkan pada Januari 2022, Softbank justru mundur dari IKN. Rendah peluang keuntungan dan terlalu tinggi ketidakpastian megaproyek ini karena membutuhkan keberlanjutan hingga 2-3 dekade ke depan.
Kemenangan pasangan Prabowo-Gibran dalam pilpres, menurutnya, tidak akan otomatis mendongkrak keyakinan investor untuk masuk ke IKN. Selain masalah dukungan politik dalam jangka panjang, masalah utama IKN yang sangat mendasar, adalah rendahnya peluang keuntungan, yang berakar dari rendahnya potensi daya beli penduduk IKN.
"Menurut saya, selama belum ada kejelasan tentang berapa jumlah populasi IKN dan berapa besar daya beli-nya, sikap investor swasta masih akan lebih banyak wait and see, terlebih investor asing." katanya
Sedihnya IKN Itu
Sebagai kota dunia untuk semua, maka Ibu Kota Nusantara (IKN) mesti bermanfaat bagi warga IKN yang berada di Kalimantan timur. Agar bermanfaat bagi warga IKN atau warga lokal, maka diupayakan agar pemindahan dan pembangunan IKN tidak boleh merugikan mereka. Mereka mesti dibina dan diberdayakan. Untuk itu diperlukan pemetaan di bidang sosial dan ekonomi masyarakat.
Menurut Rektor Universitas Balikpapan, Isradi Zainal pemindahan IKN merupakan jawaban bagi penyelamatan Jakarta sebagai 'the sinking city'. Selain itu juga dinilai sebagai solusi meminimalisasi kerugian akibat macet, polusi, dan banjir di Jakarta.
"Penduduk yang selama ini terkonsentrasi di Jawa akan terurai dengan adanya Ibu Kota Nusantara, begitu juga dengan pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Pemindahan IKN setidaknya akan menyelamatkan lahan subur pulau Jawa yang semakin lama terguras dengan pembangunan perumahan," katanya kepada VOI.
Namun proyek IKN ini dinilai 'cacat' dari sisi penggunaan tenaga kerja dalam proses pembangunannya. Proyek yang menggunakan anggaran negara yang besar dan disebut-sebut sebagai solusi mengurai kemacetan di Jakarta menggunakan tenaga kerja asing dalam proses pengawasannya.
Mulyadi, Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Gerindra, mengaku heran lantaran pembangunan IKN yang menggunakan anggaran negara cukup besar, tetapi pemerintah berencana memakai tenaga kerja asing untuk mengawasi proyek IKN.
“Ini saya kira miris, kalau kebutuhan “nonskill” harus tenaga asing, kan, sayang,” tuturnya kepada VOI, Selasa, 27 Februari di komplek wakil rakyat, Jakarta.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus menyebut bahwa kebijakan pemerintah untuk memakai TKA sebagai pengawas proyek IKN merupakan tamparan keras bagi Kementerian PUPR. Pasalnya, hal itu menunjukkan bahwa Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR belum mampu menyiapkan SDM konstruksi yang mumpuni untuk kebutuhan pembangunan saat ini.
“Kalau penjelasan pemerintah, kan, untuk memastikan, apakah kurang pasti kalau tenaga kerjanya diambil dari dalam negeri? Saya rasa, ini tamparan buat Kementerian PUPR dan ini sudah diakui pemerintah bahwa di sana diawasi oleh tenaga asing,” tegasnya.
Terlepas dari berbagai kontroversi yang menyertai pembangunan IKN Nusantara, megaproyek ini disebut memang akan menjadi legacy Presiden Jokowi. Bahkan, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut terus berusaha meyakinkan para pengusaha untuk berinvestasi di IKN Nusantara. Salah satunya adalah jaminan keberlanjutan proyek IKN Nusantara, meski pemerintahan telah berganti.
“Untuk keberlanjutan IKN Nusantara, ini juga sudah sering saya sampaikan, bapak-ibu sekali lagi tidak perlu ragu, tidak perlu bimbang, karena payung hukumnya sudah jelas ... yaitu UU Nomor 3 Tahun 2022,” kata Jokowi di hadapan pengusaha dan ASN.
Alasan Cawe-cawe di Pemilu 2024
Keberlanjutan proyek IKN Nusantara inilah yang diduga menjadi alasan Jokowi tetap akan cawe-cawe meski pemerintahannya sudah berakhir 20 Oktober 2024. Ketua Majelis Pertimbangan Partai PPP, Muhammad Romahurmuziy mengaku mendapat informasi dari salah satu direktur lembaga survei terkemuka bahwa kelanjutan pembangunan IKN Nusantara menjadi alasan Jokowi akan tetap cawe-cawe,
“Niat Pak Jokowi untuk tetap memainkan “kartu” dan berkuasa secara tidak langsung, karena IKN harus terwujud, dan itu butuh tiga kepemimpinan nasional. Artinya, pertama kalau Pak Prabowo sehat bisa saja sepuluh tahun. Setelah itu, Mas Gibran sudah 48 tahun, masuk dia di situ. Setelah itu mungkin masuk Mas Kaesang,” bebernya dalam podcast Total Politik, Minggu 25 Februari 2024.
Menurut Romi, terlepas dari siapa yang akan duduk sebagai penguasa, karena obsesi Jokowi adalah IKN Nusantara harus terwujud. “Itu info yang saya dapatkan dari pembicaraan beliau dengan salah satu direktur lembaga survei. Sehingga apapun akhirnya akan ditabrak mengingat IKN ini menelan sekitar Rp500 triliun,” imbuhnya.
Selain itu, meski kekuasaannya berakhir Oktober 2024, Jokowi masih menjadi presiden perancang APBN Tahun 2025. Tapi, setelah itu semuanya akan tergantung pada kebijakan presiden berikutnya. Romi mencontohkan, negara yang memindahkan ibu kotanya seperti Mesir dengan New Kairo, anggarannya dirancang lebih besar daripada IKN, dan tidak terwujud. Sebab, kepemimpinan nasional di Mesir tidak memiliki visi yang sama.
“Dan Pak Jokowi tentu tidak mau IKN menjadi Hambalang jilid dua. Kalau IKN sampai mangkrak, itu akan menjadi monumen mangkrak terbesar dalam sejarah umat manusia. Itu sebabnya Pak Jokowi tidak peduli dicela-cela, dikata-katain, yang penting IKN terwujud. Itu informasi yang saya terima,” ujar Romi.
