JAKARTA —Pembangunan Tol Langit merupakan cita-cita besar yang ingin diwujudkan oleh BAKTI Kominfo. Lewat sarana tersebut, maka seluruh wilayah di Tanah Air, khususnya di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), akan terhubung dengan jaringan intenert.
Tol Langit adalah istilah sambungan bebas hambatan berupa sinyal internet yang dapat menghubungkan seluruh daerah di Indonesia tanpa terkecuali. Hal ini dapat diwujudkan dengan membangun jaringan backbone nasional dan satelit multifungsi berteknologi tinggi (High Throughput Satelite).
“Tol Langit seperti jalan tol bebas hambatan. Jaringan internet di pedalaman yang sebelumnya hanya terwujud oleh satelit kini digantikan oleh fiber optic sehingga internet bisa lebih cepat seperti di kota besar,” kata Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Latif, dalam acara webinar, Apa Kabar Tol Langit, Selasa 14 September di Jakarta.
Menurut Anang Latif, kehadiran Tol Langit sangat dibutuhkan mengingat masih ada kesenjangan digital di Indonesia. Hampir di seluruh wilayah masih terdapat masyarakat yang belum mendapatkan akses internet.
Tercatat pengguna internet aktif pada tahun 2019—2020 baru 73,7% dari seluruh total penduduk Indonesia, dengan tingkat penetrasi tertinggi di Pulau Jawa dan Sumatera. Target pemerintah setidaknya sebanyak 92,6% dari total penduduk merupakan pengguna internet aktif.
Salah satu cara mewujudkan Tol Langit dengan membangun infrastruktur telekomunikasi backbone yang menghubungkan antarkota/kabupaten melalui jaringan serat optik Palapa Ring. Selain itu juga infrastruktur middle mile berupa satelit, serat optik, dan microwave link sebagai penghubung hingga ke wilayah kecamatan.
BACA JUGA:
BAKTI berencana membangun fiber optic Palapa Ring Integrasi pada tahun 2022—2023 dengan total 12.803 km dalam 2 fase pembangunan. Fase 1 akan dibangun tahun 2022 sepanjang 5.226 km. Sementara fase 2 tahun 2023 dibangun sepanjang 6.857 km.
Dari total fiber optic yang akan dibangun, 8.203 km akan dibangun di daratan, 3.880 km di laut, dan sisanya berupa microwave link. Jaringan ini akan mengintegraskan 3 paket Palapa Ring yang sudah terbangun, yakni Palapa Ring Barat, Tengah dan Timur sehingga saling terhubung.
Program pembagunan Palapa Ring Integrasi ini menelan biaya hingga 8 triliun dan menjadi bagian utama dari Tol Langit Nasional. Tujuannya untuk memperkuat jaringan yang sudah ada dan menjadi backup bila di satu wilayah jaringannya terputus. Ini membuat pemanfaatan internet akan lebih maksimal. Sumber pendanaan program rencananya didapat dari kerja sama pemerintah dan pihak swasta.
Pembangunan Jaringan Palapa Ring yang saat ini sudah terbangun di wilayah Barat, Tengah dan Timur pun dalam prakteknya tidak mudah untuk dikerjakan. Banyak kendala lapangan yang dihadapi oleh BAKTI dan para mitra kerjanya.
Tantangan hadir dari faktor geografis, sosial dan administratif. Hal ini juga diungkapkan oleh Presiden Direktur Moratelindo Galumbang Menak, salah satu mitra kerja BAKTI yang dipercaya untuk membangun jaringan Palapa Ring wilayah Barat dan Timur.
Kondisi geografis Indonesia yang memiliki pegunungan tinggi memberi tantangan yang luar biasa. Terutama di wilayah Papua yang gunung-gunungnya bisa mencapai lebih dari 4000 m di atas permukaan laut. Lokasinya pun terpencil dan hanya bisa diakses dengan helikopter. Ini juga menghambat para pekerja di lapangan. Terlebih di daerah itu suhu udara dan kadar oksigen yang rendah.
Kendala tidak hanya di masalah teknologi, namun juga dari sisi keamanan. Penyerangan dan pengerusakan bisa terjadi kapan saja dari kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua. Moratelindo harus terus berkoordinasi dengan pihak TNI untuk menjamin keselamatan karyawannya.
“Membangun Palapa Ring tidak hanya mengorbankan keringat dan memakan biaya yang besar, tapi juga harus berkorban nyawa. Sudah banyak korban, baik dari karyawan, kontraktor, maupun aparat TNI yang gugur demi mewujudkan internet di pelosok negeri, khususnya di wilayah Indonesia Timur,” ungkap Galumbang.
Untuk mengubah wajah dan pola hidup masyarakat di daerah 3T lewat kehadiran internet sangat tidak mudah. Peran serta berbagai pihak sangat dibutuhkan. Bukan hanya pemerintah pusat yang bergerak maju bersama dengan mitra-mitranya, namun harus ada aparat keamanan TNI dan Polri yang mengawal program ini agar berjalan aman. Selain itu juga peran pemerintah daerah yang harus proaktif memberi akses kemudahan lewat berbagai perizinan yang dibutuhkan.
Kendala perizinan ini membuat pembangunan jaringan fiber optic sepanjang 60—70 km, harus membutuhkan 29 izin. Galumbang berharap cukup satu perizinan saja bisa memberi akses untuk melaksanakan pekerjaan. Harapannya ke depan program-program pemerintah dapat berjalan dengan lebih cepat dan hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.