Perusahaan Raksasa Teknologi Dunia Minta kelonggaran pada Pemerintah Malaysia, Ini Tujuannya

JAKARTA - Facebook, Google, Microsoft dan Amazon berusaha untuk bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia untuk meminta kapal asing diizinkan memperbaiki kabel bawah laut di perairannya. Permintaan ini disampaikan oleh juru bicara Google, Sabtu, 4 September.

Raksasa teknologi mengirim surat pada hari Rabu, 1 September  ke kantor Perdana Menteri baru, Ismail Sabri Yaakob, untuk membahas kebijakan cabotage Malaysia, mencari pemulihan dari pengecualian yang dicabut tahun lalu di bawah pemerintahan sebelumnya, kata juru bicara Alphabet Inc Google.

Aturan cabotage adalah aturan yang mengatur kegiatan di perairan suatu negara.

Raksasa teknologi diwakili oleh badan pertukaran internet nasional Malaysia, Malaysia Internet Exchange (MyIX), yang memimpin keterlibatan dengan pemerintah.

Ketua MyIX Chiew Kok Hin mengatakan situasinya akan berbeda jika industri dalam negeri lebih berkembang, dengan beberapa perusahaan memiliki kemampuan perbaikan kabel yang dibutuhkan.

"Di mana salahnya membiarkan raksasa teknologi terus menggunakan kapal asing untuk pekerjaan perbaikan sambil memfasilitasi transfer pengetahuan sehingga industri lokal dapat berkembang," kata Chiew kepada Reuters melalui email. Ia menambahkan bahwa hanya ada satu perusahaan Malaysia di industri tersebut dan perusahaan itu tidak memiliki kemampuan.

Facebook Inc, Microsoft Corp dan Amazon.com Inc  tidak segera menanggapi pertanyaan Reuters tentang surat tersebut. Kantor Perdana Menteri atau Kementerian Transportasi juga tidak.

Kementerian November lalu membatalkan pengecualian, yang diberikan pada 2019, yang memungkinkan kapal non-Malaysia melakukan perbaikan kabel bawah laut. Raksasa teknologi juga menulis surat kepada perdana menteri saat itu, Muhyiddin Yassin, berusaha untuk mengembalikan pengabaian tersebut.

Ismail Sabri sendiri menjadi perdana menteri dua minggu lalu setelah Muhyiddin kehilangan mayoritas parlemen. Kelompok teknologi di Malaysia mengatakan "sangat prihatin" tentang keputusan tahun lalu.

"Pengecualian ini telah memastikan bahwa pekerjaan perbaikan kabel bawah laut dapat dilakukan secara efisien dalam jangka waktu yang singkat, sehingga meminimalkan durasi dan dampak ekonomi dari gangguan kabel," kata mereka.

Reuters tidak memiliki perincian tentang kapan dan bagaimana kabel itu rusak atau apa dampak kerusakan itu pada komunikasi, tetapi MyIX mengatakan 98% lalu lintas internet menggunakan kabel bawah laut.