Pemerintah Australia Panggil Roblox Terkait Maraknya Laporan Pelecehan Terhadap Anak

JAKARTA – Pemerintah Australia telah bertemu dengan Roblox setelah memanggil perusahaan gim tersebut. Pertemuan ini dilakukan untuk menindaklanjuti laporan mengenai pelecehan di platform tersebut.

Menteri Komunikasi Australia, Anika Wells, menyatakan keprihatinannya dalam surat resmi yang ditujukan kepada Roblox. Ia menekankan bahwa laporan mengenai eksploitasi anak di dalam platform populer itu sangat mengerikan dan tidak bisa ditoleransi.

Sejumlah masyarakat Australia kini menuntut tanggung jawab yang lebih besar dari Roblox dalam menjaga keamanan anak-anak. Pemerintah menegaskan bahwa platform sebesar itu seharusnya memiliki pengawasan yang jauh lebih ketat terhadap interaksi antarpenggunanya.

"Laporan yang kami dengar tentang anak-anak yang terpapar konten grafis dan predator yang menggunakan platform tersebut untuk merayu anak muda sangat mengerikan," kata Wells, dikutip dari Reuters pada Selasa, 10 Februari. "Orang tua dan anak-anak Australia mengharapkan lebih banyak dari Roblox."

Komisioner Keamanan Siber Australia akan menguji efektivitas fitur keamanan berbasis usia yang sebelumnya dijanjikan oleh Roblox. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan apakah komitmen keselamatan anak benar-benar dijalankan secara teknis.

Jika terbukti gagal mematuhi undang-undang perlindungan anak daring, Roblox terancam denda yang cukup besar. Pemerintah dapat mengenakan denda hingga 49,5 juta dolar Australia (Rp588 miliar) sebagai konsekuensi atas pelanggaran keamanan tersebut.

Sebelumnya, Roblox sempat direkomendasikan untuk tidak dimasukkan dalam daftar larangan media sosial di Australia. Namun, dengan munculnya kasus terbaru ini, hubungan antara pemerintah dan platform tersebut menjadi kurang baik.

Pemerintah Australia berkomitmen untuk terus memantau perkembangan kasus ini hingga Roblox menunjukkan perubahan dalam sistem keamanan terbarunya. Pengawasan ini akan terus dilakukan untuk memastikan keamanan anak-anak tetap terjamin.