JAKARTA – Pemerintah Prancis akan meminta hakim di Paris pada Rabu 26 November untuk memerintahkan penangguhan platform fast-fashion asal China, Shein, selama tiga bulan di wilayah Prancis, menurut seorang pejabat Kementerian Keuangan pada Selasa, 25 November.
Shein sebelumnya telah menonaktifkan layanan marketplace di Prancis sejak 5 November, setelah pemerintah menemukan produk-produk berbahaya dijual oleh pihak ketiga, termasuk boneka seks menyerupai anak-anak serta senjata. Meski demikian, bagian platform yang menjual produk pakaian milik Shein sendiri masih tetap dapat diakses.
Pemerintah kini menargetkan penangguhan total situs Shein, sebagai upaya mendesak perusahaan untuk memperketat kontrol atas produk yang dijual melalui platformnya.
“Kita tahu betapa kuatnya Shein dari sisi teknis, bahkan dalam penggunaan kecerdasan buatan untuk produksinya. Jadi kita bisa berasumsi bahwa mereka memiliki kemampuan teknis, teknologi, dan finansial untuk melakukan pemeriksaan produk. Faktanya, mereka tidak melakukannya,” kata pejabat Kementerian Keuangan tersebut dalam konferensi pers.
Shein belum memberikan komentar terkait laporan tersebut.
Pengadilan Paris dijadwalkan menggelar sidang pada Rabu atas kasus yang diajukan pemerintah terhadap Infinite Styles Services Co Ltd, perusahaan berbasis di Dublin yang mengoperasikan bisnis Shein di Eropa. Pengacara perusahaan juga dijadwalkan hadir dalam persidangan.
Langkah hukum ini dimulai oleh pemerintah Prancis tepat pada hari Shein membuka toko fisik pertamanya di salah satu pusat perbelanjaan di Paris.
Selain Shein, pemerintah Prancis juga memperketat pengawasan terhadap sejumlah platform e-commerce lainnya. Kejaksaan Paris tengah menyelidiki Temu, AliExpress, dan Wish atas dugaan pelanggaran aturan, termasuk memungkinkan akses anak di bawah umur ke konten pornografi melalui marketplace mereka.
