Bagikan:

JAKARTA - Baru-baru ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan pengampunan terhadap pendiri Binance Changpeng Zhao (CZ). Keputusan pengampunan ini pun menuai kritik dan menimbulkan dugaan adanya konflik kepentingan.

Apalagi ketika diketahui kalua CZ dilaporkan menjadi investor utama dalam proyek aset digital milik Trump sendiri, World Liberty Financial. Laporan New Yorker juga menyebut Binance melobi pengacara yang berafiliasi dengan Trump untuk mendapatkan grasi.

CZ mengundurkan diri sebagai pimpinan Binance, setelah perusahaan tersebut mengaku bersalah karena gagal menjalankan program anti-pencucian uang yang efektif dan membayar denda sebesar 4,3 miliar dolar AS (Rp71 triliun dengan kurs 16.500) pada 2023.

Ia dituntut oleh pemerintahan Joe Biden dalam perang mereka melawan mata uang kripto. Pengampunan ini disebut sebagai upaya Trump untuk meningkatkan industri kripto di AS, dan menghapus kesalahan masa lalunya.

Tapi di sisi lain, Profesor hukum Universitas Minnesota, Richard Painter, yang pernah menjabat sebagai kepala penasihat etika di pemerintahan George W. Bush, menilai kasus ini sebagai bentuk baru potensi penyalahgunaan kekuasaan.

"Skandal korupsi biasanya melibatkan uang kampanye yang diberikan kepada politisi... Ini adalah pertama kalinya seseorang melibatkan bisnis pribadi presiden dan uang pribadi," ujarnya, dikutip melalui Cointelegraph.

CZ bukan satu-satunya figur kripto yang diampuni. Sebelumnya, Trump juga memberikan grasi kepada pendiri pasar narkotika daring Silk Road, Ross Ulbricht, serta empat eksekutif bursa BitMEX yang dijatuhi hukuman karena pelanggaran Undang-Undang Kerahasiaan Bank.

Para pengamat menilai pola pengampunan ini memperlihatkan upaya Trump merangkul komunitas kripto sebagai basis politik sekaligus bisnis. Namun, langkah ini memicu kekhawatiran etika dan potensi penyalahgunaan kekuasaan di Gedung Putih.